Kaltara Salurkan Rp2,85 Miliar untuk 10 Partai Politik

Pemprov Kaltara menyalurkan bantuan Rp2,85 miliar kepada 10 partai politik dengan penekanan pada pendidikan politik, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik.

BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyalurkan bantuan keuangan senilai Rp2.852.280.709 kepada 10 partai politik pemilik kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Selasa (28/07/2026). Dana yang bersumber dari keuangan negara itu harus dikelola secara transparan, tertib administrasi, dan diprioritaskan untuk pendidikan politik.

Bantuan Tahun Anggaran 2026 tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor. Besaran dana yang diterima setiap partai ditentukan secara proporsional berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilihan umum (Pemilu).

Zainal menekankan bahwa bantuan tersebut tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial tahunan. Penggunaannya harus memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pemahaman politik kader dan masyarakat sekaligus memperkuat kelembagaan partai.

“Saya berharap bantuan keuangan ini dimanfaatkan secara tepat sasaran dan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik,” katanya.

Menurut Zainal, setiap partai wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena dana tersebut berasal dari masyarakat.

“Setiap rupiah yang disalurkan merupakan bagian dari keuangan negara yang bersumber dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Dari total anggaran tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menerima alokasi terbesar, yakni Rp495.147.583. Posisi berikutnya ditempati DPW Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar Rp388.247.889 dan DPW Partai Demokrat sebesar Rp384.485.537.

DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memperoleh Rp354.355.173, sedangkan DPW Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menerima Rp335.795.815.

Selanjutnya, DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh Rp285.875.637, DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rp191.832.617, dan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Rp184.828.490.

DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima Rp162.309.592, sedangkan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh alokasi paling kecil, yakni Rp69.402.376. Keseluruhan rincian tersebut berjumlah sama dengan total bantuan sebesar Rp2.852.280.709.

Zainal juga mengapresiasi kontribusi partai politik dalam menjaga kehidupan demokrasi dan mendukung pembangunan daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi seluruh partai politik dalam memperkuat demokrasi serta mendukung pembangunan daerah. Semoga sinergi ini terus terjalin dengan baik,” kata Zainal.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagaimana dilansir Pemprov Kaltara, Selasa, (28/07/2026).

Menurutnya, partai politik memiliki posisi strategis sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pelaksana pendidikan politik, dan lembaga yang menyiapkan kader pemimpin. Karena itu, dukungan anggaran harus diikuti peningkatan kualitas program serta keterbukaan dalam penggunaannya.

Pemprov Kaltara juga mendorong penguatan sinergi antara partai politik, DPRD Kaltara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

Kolaborasi antarlembaga tersebut diharapkan turut menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah, termasuk kawasan perbatasan, infrastruktur, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning–Mangkupadi.

Dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat, bantuan keuangan partai politik diharapkan tidak sekadar menjadi belanja rutin pemerintah, tetapi benar-benar memperkuat demokrasi, meningkatkan literasi politik masyarakat, dan mendukung pembangunan Kaltara yang maju, makmur, serta berkelanjutan. []

Redaksi