Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih menjadi perhatian dalam forum nasional. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/05/2025), Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji menyatakan kesiapan daerahnya untuk mempercepat realisasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025.
Keppres tersebut mengatur pembentukan Satuan Tugas Percepatan Kopdeskel Merah Putih yang bertujuan memperkuat struktur ekonomi berbasis komunitas lokal, sekaligus sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi dari tingkat desa.
Seno Aji menggarisbawahi bahwa Kaltim telah menginisiasi koordinasi dengan kepala daerah kabupaten dan kota guna menyelaraskan implementasi kebijakan tersebut di seluruh wilayah. “Rencananya, kita akan mengadakan musyawarah desa (musdes) untuk mengubah status koperasi yang ada menjadi koperasi desa. Mengenai kekurangan-kekurangan yang ada, kita akan berupaya keras untuk menyelesaikannya dalam waktu satu hingga dua minggu mendatang,” tegasnya.
Target pembentukan seluruh Kopdeskel di Kalimantan Timur ditetapkan rampung pada 12 Juli 2025. Setelah itu, koperasi akan mulai mengelola aset-aset desa secara langsung, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan.
“Aset koperasi akan berlokasi di tiap desa, sehingga Pemprov akan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota. Setelah seluruh koperasi desa terbentuk pada 12 Juli, pengelolaan aset desa melalui koperasi akan segera diinisiasi,” ungkap Seno.
Lebih dari sekadar bentuk kelembagaan, koperasi desa juga akan didukung oleh skema pembiayaan yang terjangkau. Seno menyebut bahwa Pemprov Kaltim menyambut baik fasilitas pinjaman dari perbankan seperti BRI, yang menyediakan kredit hingga Rp3 miliar dengan bunga rendah untuk mendukung kegiatan koperasi.
“Tentu saja, kegiatan koperasi desa ini menjadi prioritas. Dengan adanya fasilitas pinjaman tiga miliar dari BRI yang berbunga rendah, kita sangat berharap koperasi desa dapat berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kalimantan Timur,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret dukungan pemerintah pusat, dua wakil menteri direncanakan akan datang langsung ke Kaltim pada 24 Mei 2025, yaitu Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria serta Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono. Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengakselerasi program strategis nasional tersebut. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
