Laporan PBB Kesetaraan Gender di Parlemen Baru Tercapai pada 2089

UN Women memperkirakan kesetaraan gender global membutuhkan 171 tahun jika kemajuan berjalan seperti saat ini, sementara desakan agar PBB menunjuk sekretaris jenderal perempuan untuk pertama kalinya semakin menguat.

NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi dorongan agar menunjuk perempuan sebagai sekretaris jenderal (Sekjen) untuk pertama kalinya dalam lebih dari 80 tahun sejarah organisasi tersebut. Desakan ini menguat di tengah lambatnya kemajuan kesetaraan gender global, yang menurut laporan terbaru UN Women dapat membutuhkan waktu hingga 171 tahun untuk tercapai jika laju perkembangan saat ini tidak berubah.

Dorongan menghadirkan pemimpin perempuan di pucuk organisasi internasional itu muncul ketika berbagai indikator kesetaraan gender masih menunjukkan tantangan besar. UN Women, lembaga PBB yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, menyoroti ketimpangan yang masih berlangsung di bidang politik, ekonomi, teknologi, serta perlindungan perempuan dan anak perempuan.

Dalam laporan Gender Snapshot terbaru, UN Women memperkirakan kesetaraan gender secara global baru dapat dicapai dalam 171 tahun apabila kemajuan berlangsung dengan kecepatan seperti sekarang. Target kesetaraan gender yang sebelumnya ditetapkan untuk 2015 telah bergeser ke 2030, tetapi proyeksi terbaru menunjukkan bahwa pencapaiannya masih menghadapi hambatan panjang.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa hampir satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual. Selain itu, hampir satu dari lima anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Angka-angka tersebut menggambarkan persoalan perlindungan hak perempuan yang masih membutuhkan perhatian lintas negara.

Ketimpangan juga terlihat dalam keterwakilan politik. Berdasarkan tren selama lima tahun terakhir, kesetaraan gender di parlemen dunia diproyeksikan baru tercapai pada 2089 jika perkembangan tidak mengalami percepatan.

Situasi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara komitmen internasional untuk mendorong kesetaraan dan realisasi keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan masih menghadapi hambatan untuk mencapai posisi tertinggi di organisasi internasional, pemerintahan, perusahaan, serta sektor teknologi yang kini semakin dipengaruhi perkembangan kecerdasan buatan.

Dalam konteks pencarian Sekjen PBB berikutnya, tuntutan agar perempuan memimpin organisasi tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai representasi dan kesetaraan dalam kepemimpinan global. Namun, penunjukan seorang perempuan sebagai Sekjen tidak dengan sendirinya menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang tercermin dalam laporan UN Women.

Perdebatan tersebut sekaligus menempatkan proses pemilihan pemimpin PBB sebagai perhatian internasional, baik dari sisi keterwakilan perempuan maupun tantangan nyata dalam mempercepat kesetaraan gender. Upaya memperluas akses perempuan terhadap kepemimpinan perlu berjalan seiring dengan kebijakan yang memperkuat perlindungan, kesempatan ekonomi, pendidikan, dan partisipasi politik. Informasi mengenai desakan kepemimpinan perempuan dan temuan kesetaraan gender tersebut sebagaimana diberitakan Detik, Rabu, (30/09/2026). []

Redaksi1