Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Tiga SPPG di Nunukan menghentikan sementara aktivitas memasak karena anggaran operasional MBG dari BGN belum turun, menyusul SPPG Sebatik Timur yang lebih dulu berhenti.
NUNUKAN – Tersendatnya anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) membuat layanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), ikut terganggu setelah sejumlah Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan sementara aktivitas memasak.
Kondisi itu memperluas dampak kelumpuhan MBG di wilayah perbatasan, karena tiga unit SPPG kembali menyetop operasional pada Rabu, (17/06/2026), menyusul dapur SPPG Sebatik Timur yang lebih dulu berhenti beroperasi pada Senin sebelumnya, sebagaimana diwartakan Koran kaltara, Rabu, (17/06/2026).
Koordinator SPPG Kabupaten Nunukan Fitra Diani mengatakan, penghentian sementara itu dipicu belum cairnya anggaran operasional dari pusat. Akibatnya, aktivitas penyediaan makanan bergizi yang dijalankan SPPG belum dapat dilanjutkan seperti biasa.
“Per hari ini, Rabu 17 Juni 2026, tiga unit SPPG menyusul setop operasional sementara karena anggaran operasional belum turun,” ujar Fitra Diani melalui pesan tertulis.
Menurut Fitra, kendala anggaran tersebut menjadi penyebab utama keputusan penghentian sementara operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan MBG di daerah sangat bergantung pada kelancaran dukungan pendanaan dari pusat.
Sebelumnya, dapur SPPG Sebatik Timur telah lebih dulu menghentikan aktivitas pada Senin. Setelah itu, tiga SPPG lain di Nunukan ikut berhenti beroperasi sementara pada Rabu karena menghadapi hambatan serupa.
Situasi tersebut menimbulkan efek domino terhadap pelaksanaan MBG di wilayah perbatasan. Program yang seharusnya mendukung pemenuhan gizi penerima manfaat belum dapat berjalan optimal selama anggaran operasional belum tersedia.
Hingga kini, SPPG di Nunukan masih menunggu kepastian pencairan dana operasional agar aktivitas memasak dan distribusi makanan bergizi dapat kembali berjalan. Kelancaran pendanaan diharapkan segera dipastikan agar layanan MBG bagi penerima manfaat tidak terganggu lebih lama. []
Redaksi
