Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Kepala Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Sarmin, menjelaskan bahwa program pembangunan desa yang ia pimpin berjalan berdasarkan prinsip skala prioritas dan partisipasi masyarakat.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) hingga APBDes, ia selalu menekankan pentingnya musyawarah desa sebagai wadah menjaring usulan yang benar-benar dibutuhkan oleh warga.
Sarmin menyebut, keterlibatan langsung masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah kunci untuk menciptakan program yang efektif dan tepat sasaran.
“Kita tidak bisa bangun ini itu tanpa usulan warga. Semua kita tampung dulu melalui RT, lalu musyawarah dusun, dan akhirnya kita putuskan bersama di musdes,” ucap Sarmin, Selasa (06/05/2025).
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini penting agar pembangunan di desa tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, namun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sarmin juga mengungkapkan bahwa tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan, karena keterbatasan anggaran. Namun, semua aspirasi tetap didata untuk dijadikan bahan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.
“Tiap tahun kita hanya bisa laksanakan yang prioritas. Tapi usulan lain tetap kita simpan. Jika ada dana dari kabupaten, provinsi atau pusat, bisa kita perjuangkan,” sambungnya.
Dengan begitu, program pembangunan yang berjalan bisa lebih terukur dan berkesinambungan.
Dalam implementasinya, Sarmin memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan selalu dilakukan secara terbuka. Proses pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan fisik di lapangan, selalu diawasi oleh tim pengelola kegiatan desa serta melibatkan unsur masyarakat.
Transparansi ini menurutnya penting agar tidak ada kecurigaan maupun penyimpangan.
“Kita libatkan semua unsur, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, sampai masyarakat umum. Bahkan informasi kegiatan kita pasang di baliho agar bisa diakses semua warga,” jelasnya.
Ia berharap, dengan keterbukaan dan partisipasi yang tinggi, pembangunan di Ponoragan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
“Kalau masyarakat merasa dilibatkan sejak awal, mereka juga akan ikut menjaga hasil pembangunan itu,” pungkasnya.[]
Penulis : Jemi Irlanda Haikal | Penyunting : Risa Nurjanah
