Negara Bidik Cuan dari Selat Malaka, Bakamla Dukung Kapal Bayar Tarif

Pemerintah menjajaki potensi penerapan tarif kapal di Selat Malaka guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor maritim.

BATAM – Pemerintah didorong memaksimalkan potensi pemasukan negara dari sektor maritim melalui wacana penarikan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka, menyusul dukungan dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Irvansyah terhadap gagasan tersebut.

Dukungan itu disampaikan Irvansyah di Batam, Kamis (23/4), dengan menilai bahwa perairan strategis seperti Selat Malaka dapat dikelola layaknya jalur berbayar untuk meningkatkan penerimaan negara. Gagasan ini mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan kemungkinan penerapan tarif bagi kapal yang melintas di jalur pelayaran internasional tersebut.

Menurut Irvansyah, kebutuhan pendapatan negara saat ini semakin mendesak sehingga pemanfaatan sektor perairan menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan. Ia menilai konsep serupa telah diterapkan di sejumlah jalur strategis dunia.

“Itu isu yang baik, seperti Terusan Suez, seperti Terusan Panama itu pakai bayar semua itu. Nah, saya sendiri sudah memiliki konsep untuk mendukung ide menteri keuangan seperti itu. Pada saat ini, mungkin kita semua mungkin membutuhkan pendapatan negara dari segala sektor termasuk di perairan,” kata Irvansyah.

Ia menjelaskan, Selat Malaka dapat dianalogikan sebagai jalur transportasi padat seperti jalan tol, sehingga memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara optimal. Pemerintah, lanjutnya, dapat memanfaatkan ruang strategis di sepanjang jalur tersebut untuk mendukung skema penarikan biaya.

Wacana ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi sumber pendapatan negara di tengah tekanan kebutuhan fiskal, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis (24/04/2026). Meski demikian, implementasinya masih memerlukan kajian komprehensif, mengingat Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang melibatkan kepentingan banyak negara.

Ke depan, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan pemasukan, tetapi juga tetap menjaga kelancaran arus logistik global serta hubungan diplomatik dengan negara pengguna jalur tersebut. []

Redaksi1