Pemerintah Tancap Gas, Satgas Dibentuk untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Satgas dibentuk untuk mempercepat koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian hambatan program pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA – Pemerintah pusat mempercepat realisasi berbagai program strategis nasional dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang berfungsi mengoordinasikan, mengawasi, hingga menyelesaikan hambatan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut ditetapkan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 11 Maret 2026. Satgas ini secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

“Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas,” demikian bunyi Keppres tersebut.

Satgas dibentuk untuk memastikan berbagai program prioritas berjalan lebih cepat dan terintegrasi, termasuk paket ekonomi, stimulus ekonomi, serta program utama di kementerian dan lembaga. Selain itu, Satgas juga berperan dalam menyelaraskan kebijakan lintas sektor agar pelaksanaan program tidak terhambat oleh koordinasi birokrasi.

Dalam tugasnya, Satgas akan menetapkan langkah strategis yang bersifat kolaboratif sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran program-program pemerintah. Fungsi ini dinilai krusial untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat dalam percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden,” demikian tertulis dalam Keppres.

Pembentukan Satgas ini juga diarahkan untuk menjadi instrumen percepatan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang membutuhkan respons cepat, termasuk memastikan program prioritas pemerintah dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Langkah ini menandai pendekatan baru pemerintah dalam mengakselerasi kinerja program pembangunan dengan menitikberatkan pada koordinasi terpadu dan penyelesaian hambatan secara cepat, sebagaimana dilansir Kompas, Jumat (17/04/2026).[]

Redaksi1