Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Bontang memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal melalui Rakor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kaltim 2026 untuk menjawab peluang IKN, digitalisasi, dan industri hijau.
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing menghadapi perubahan dunia kerja, peluang Ibu Kota Nusantara (IKN), serta kebutuhan industri masa depan yang semakin menuntut kompetensi tinggi.
Komitmen itu ditegaskan melalui keikutsertaan Pemkot Bontang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) secara virtual, Kamis (25/06/2026), sebagaimana diberitakan Ppid Setda.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang Akhmad Suharto, mewakili Wali Kota Bontang, mengikuti rakor dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang. Ia didampingi Kepala Disnaker Kota Bontang Asdar.
Rakor tersebut mempertemukan unsur Pemprov Kaltim, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam forum itu, isu ketenagakerjaan ditekankan bukan hanya sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menyangkut keadilan sosial, kemanusiaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program transmigrasi juga dinilai strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi serta membuka pusat-pusat pertumbuhan baru.
Akhmad Suharto menilai rakor tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, posisi Kaltim sebagai serambi IKN menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan bagi daerah, termasuk Bontang.
Karena itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM), memperluas kesempatan kerja, dan memastikan tenaga kerja lokal mampu masuk ke pasar kerja yang semakin kompetitif.
Rakor bertema “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia (RI), termasuk Anwar Sanusi.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam rakor, mulai dari green jobs, pelatihan vokasi, program pemagangan, hubungan industrial, informasi pasar kerja, hingga perlindungan hak pekerja. Pembahasan itu diarahkan untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi, digitalisasi, perubahan pola kerja, dan kebutuhan kompetensi tenaga kerja.
Melalui rakor tersebut, Pemkot Bontang berharap lahir rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kaltim, terutama dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang adaptif, produktif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah. []
Redaksi
