Peran Media dalam Mendukung Good Governance

SAMARINDA– Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Irene Yuriantini, saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk Peran Media dalam Menyukseskan Quick Win Kemendukbangga BKKBN di Kaltim yang digelar di Hungry Bank, Jalan Bukit Alaya, Samarinda, Kamis (08/05/2025).

Diketahui, Program Quick Win milik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), merupakan program percepatan prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat, khususnya dalam aspek kependudukan dan keluarga berencana.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Irene.

Ia menambahkan bahwa implementasi prinsip good governance telah sesuai dengan sejumlah regulasi nasional yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi acuan dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif.

Selain itu, Irene juga menyoroti keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 4 Tahun 2024 yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan informasi publik secara konkuren.

Ia juga menyebutkan bahwa dukungan regulasi di tingkat daerah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2024, yang mengatur strategi komunikasi publik secara menyeluruh dan efektif.

Karena itu, menurut Irene, media memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu pilar demokrasi. Selain berfungsi sebagai penyampai informasi, media juga berperan sebagai pengawas independen terhadap kinerja pemerintahan.

“Melalui media, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan aktivitas pemerintahan bisa terpantau secara lebih objektif,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga ekosistem media yang sehat. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan bahkan sangat dibutuhkan sebagai bentuk evaluasi sekaligus fungsi kontrol sosial yang dimiliki oleh pers.

“Meski memiliki kemitraan dengan pemerintah, media harus tetap kritis. Di situlah keseimbangan demokrasi bisa terlihat,” tutup Irene.[]

Redaksi12