Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komitmen untuk menjaga sektor pertanian di tengah tekanan pembangunan terus diuji di Kota Samarinda. Dalam pertemuan yang digelar Komisi II DPRD Samarinda bersama para pelaku pertanian pada Rabu (4/6), berbagai persoalan mendasar mengemuka, menyoroti rapuhnya fondasi pertanian kota dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, hingga ancaman konversi lahan.
Rapat audiensi yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD ini membuka ruang diskusi terbuka antara petani dan wakil rakyat. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa dukungan konkret dari pemerintah kota sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan di lapangan.
“Terkait dengan bantuan, usulan-usulan petani akan diperjuangkan dalam pembahasan APBD. Meski tidak ada kebutuhan yang dinyatakan sangat mendesak, tetap diperlukan penanganan secara komprehensif,” ujar Iswandi.
Masalah rendahnya regenerasi petani menjadi perhatian serius. Minimnya minat generasi muda untuk terlibat di sektor ini memunculkan kekhawatiran jangka panjang terhadap keberlanjutan produksi pangan. Iswandi menilai perlu ada pendekatan baru untuk menarik minat anak muda agar mau bertani.
“Salah satu kebutuhan penting yang disorot adalah pelatihan untuk petani milenial. Mengingat jumlah petani saat ini didominasi oleh kelompok usia tua dan generasi muda kurang tertarik, maka perlu ada pelatihan berbasis teknologi seperti penggunaan drone dan peralatan modern lainnya,” jelasnya.
Namun, pelatihan saja tidak cukup. Iswandi mengungkapkan bahwa alat pertanian modern yang telah dibagikan justru belum termanfaatkan optimal karena keterbatasan kemampuan pengoperasian.
Di sisi lain, alih fungsi lahan menjadi ancaman paling nyata. Lahan pertanian yang tersisa di Samarinda kini hanya sekitar 1.425 hektare. Penyusutan ini dipicu oleh pembangunan kawasan pemukiman dan pertambangan yang terus meluas tanpa pengawasan yang memadai.
“Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat terhadap perizinan dan Amdal proyek-proyek pembangunan agar tidak berdampak negatif pada lahan pertanian,” tegas Iswandi.
Langkah koordinasi lintas komisi pun ditempuh, termasuk dengan Komisi I dan Komisi III, guna memastikan tata ruang kota tetap mendukung keberlanjutan pertanian. Tak kalah penting, DPRD menilai pendataan petani dan lahan produktif harus dibenahi agar kebijakan dapat disusun berdasarkan data yang akurat.
“Terakhir, perlu juga upaya sinkronisasi data karena saat ini belum tersedia data yang jelas. Karena itu, disarankan adanya pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini secara lebih teknis dan mendalam,” tutup Iswandi. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar
