Program Rp150 Juta per RT Dinilai Butuh Kajian Mendalam

KUTAI KARTANEGARA – Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mengalokasikan Rp150 juta per Rukun Tetangga (RT) pada 2026 mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar. Meski dinilai program ini memiliki tujuan positif, para legislator menegaskan perlunya pengkajian matang mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa program berbasis RT bisa saja tetap dilaksanakan, namun harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Efisiensi anggaran ini tak hanya terjadi di Kukar, kemarin proyeksi anggaran kita 7,5 triliun. Tapi informasi yang diterima bisa sekitar Rp 4-5 triliun pada 2026 mendatang,” kata Ahmad Yani di Tenggarong, Rabu (03/09/2025).

Ia menambahkan, nominal Rp150 juta per RT masih memungkinkan untuk dikaji ulang. Menurutnya, program tetap dapat berjalan meski dengan nilai berbeda, baik dikurangi hingga Rp50 juta atau bahkan dinaikkan, tergantung kemampuan keuangan daerah.

“Program ini akan kita lakukan pengkajian, jika keuangan daerah mampu maka akan kita setujui,” ujarnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sri Muryani. Ia mengingatkan agar program ini tidak tergesa-gesa karena melibatkan anggaran yang sangat besar.

“Kukar memiliki sekitar 3000 RT dan dikali dengan Rp150 juta, ini anggaran yang luar biasa,” ungkapnya.

Sri Muryani menilai, pelaksanaan program harus benar-benar memperhatikan kondisi keuangan daerah. Jika memungkinkan, program dijalankan penuh. Namun, jika ada penurunan pendapatan, alokasi bisa dipangkas menjadi setengah dari rencana awal.

“Memang program ini bagian dari janji politik Bupati Kukar dan Wakil Bupati Kukar terpilih dan merupakan hak prerogatif Kepala Daerah,” jelasnya.

Ia menegaskan, program berbasis RT harus menyasar kebutuhan mendasar warga, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga layanan sosial lainnya.

“Program berbasis RT harus dilaksanakan dengan tepat sasaran, sehingga bisa dirasakan langsung akses pemanfaatannya oleh masyarakat,” tegasnya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah