Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KNPI Kukar menyoroti ketimpangan anggaran antara proyek besar dan program kepemudaan serta mendorong kebijakan yang lebih adil dan proporsional.
KUTAI KARTANEGARA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Kartanegara (Kukar), Rian Tri Saputra, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya proyek videotron senilai Rp13 miliar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Rabu (22/04/2026). Ia menilai kebijakan anggaran di tengah efisiensi belum mencerminkan keadilan bagi sektor kepemudaan.
Dalam forum tersebut, Rian membandingkan besaran anggaran proyek videotron dengan pagu anggaran KNPI Kukar yang hanya sekitar Rp200 juta. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas belanja daerah.
“Di tengah efisiensi, kami melihat ada belanja yang menurut kami tidak prioritas. Sementara KNPI Kukar yang membina organisasi kepemudaan hanya mendapatkan pagu sekitar Rp200 juta. Ini terasa jomplang,” ujar Rian.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan semata tuntutan penambahan anggaran, melainkan dorongan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun prioritas belanja yang adil dan proporsional.
“Kami tidak sekadar meminta anggaran. Yang kami dorong adalah kebijakan yang lebih adil dan proporsional,” katanya.
Rian menjelaskan, anggaran sebesar Rp200 juta tersebut direncanakan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti bakti sosial dan program pemberdayaan pemuda. Namun hingga kini, anggaran tersebut belum terealisasi.
“Anggaran itu masih di atas kertas. Belum tahu apakah akan cair penuh atau terkena efisiensi,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pelibatan organisasi kepemudaan dalam program OPD yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas generasi muda, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
“Kalaupun tidak dianggarkan langsung ke KNPI, setidaknya kami dilibatkan dalam program kepemudaan di OPD, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” ucapnya.
Rian juga menyampaikan bahwa KNPI Kukar tetap menjalankan program secara mandiri di tengah keterbatasan anggaran, di antaranya kursus bahasa Inggris gratis yang telah diikuti ratusan peserta serta kegiatan inklusif bersama penyandang disabilitas.
“Kami tetap bergerak meski tanpa anggaran. Tapi kami berharap ada perhatian yang seimbang, karena kami juga bagian dari mitra strategis pemerintah,” katanya.
Ia berharap melalui forum RDP tersebut, DPRD Kukar bersama OPD dapat merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan kapasitas pemuda, khususnya dalam pemerataan program dan alokasi anggaran di Kukar. []
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
