Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Tingginya biaya seragam sekolah baru menjadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka. Aspirasi ini ia terima saat menggelar reses di Kelurahan Melayu, Jumat 08 Agustus 2025 yang dihadiri warga serta perwakilan mahasiswa.
Akbar menuturkan, keluhan warga utamanya datang dari para orang tua yang mengaku terbebani dengan harga seragam di awal tahun ajaran. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit membuat sebagian keluarga harus mencicil biaya seragam.
“Banyak orang tua harus mencicil biaya seragam karena kondisi ekonomi sedang sulit. Ini menjadi beban tersendiri bagi mereka,” ujarnya, Sabtu (09/08/2025).
Meski isu pendidikan bukan bagian langsung dari komisi yang ia emban, Akbar menegaskan akan tetap memperjuangkan aspirasi tersebut. Ia menyebut, sebagai wakil rakyat, setiap keluhan masyarakat wajib diperhatikan, tanpa terbatas pada lingkup kerja komisi tertentu.
“Walaupun ini bukan isu di komisi saya, saya akan sampaikan ke komisi terkait. Kebetulan partai yang mengusung saya saat ini berada di pucuk pimpinan DPRD, jadi komunikasi lebih mudah,” jelasnya.
Akbar menilai, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu mengambil langkah konkret untuk mengurangi beban orang tua. Alternatif kebijakan yang bisa dipertimbangkan, lanjutnya, adalah pemberian subsidi atau mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel.
Menurut dia, solusi tersebut penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan sekaligus mencegah anak-anak berhenti sekolah hanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan seragam.
“Pendidikan adalah hak semua anak. Jangan sampai hambatan biaya seragam membuat mereka kehilangan semangat belajar,” tegasnya.
Akbar berkomitmen menindaklanjuti keluhan warga ini dengan mendorong DPRD menginisiasi kebijakan yang lebih berpihak kepada keluarga kurang mampu. Ia berharap, mulai tahun ajaran berikutnya, orang tua tidak lagi terbebani secara berlebihan oleh pengeluaran seragam sekolah.
“Semoga persoalan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan bisa segera ditemukan jalan keluarnya,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
