Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGATA – Dalam forum pembahasan rancangan awal RPJMD Kukar yang digelar di ruang rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (04/08/2025), Anggota Komisi I DPRD Kukar dari Fraksi Golkar, Sri Muryani, menekankan pentingnya fasilitas tersebut ditangani dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah.
Sorotan itu berangkat dari temuan langsung ketika dirinya melakukan kunjungan ke Rumah Aman. Sri Muryani menilai kondisi yang ada tidak sesuai standar sebagai tempat perlindungan.
“Dan kemarin juga saya melihat langsung ke Rumah Aman. Ternyata rumah itu belum bisa dikatakan Aman. Fasilitasnya tidak lengkap dan tidak menunjang kenyamanan maupun keamanan penghuninya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah kebutuhan dasar justru tidak tersedia, padahal keberadaannya sangat penting bagi para korban.
“Tempat tidurnya saja tidak ada, kamar mandi dan dapurnya juga dalam kondisi tidak layak. Bangunannya memang ada, tapi fasilitas di dalamnya nihil,” tegas Sri Muryani.
Menurutnya, penyediaan sarana perlindungan bagi perempuan adalah wujud nyata hadirnya pemerintah. Tanpa fasilitas yang memadai, keberadaan Rumah Aman kehilangan fungsi sebagai tempat perlindungan dan pemulihan.
“Perempuan dan laki-laki itu sederajat. Tidak ada yang membedakan, karena yang membedakan hanyalah ketakwaan, bukan jenis kelamin. Kalau Allah menciptakan kepala perempuan, itu artinya perempuan juga punya hak untuk memimpin dan diperlakukan setara,” jelasnya.
Karena itu, ia mendesak Pemkab Kukar untuk menaruh perhatian lebih terhadap kelayakan Rumah Aman. Baginya, fasilitas ini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol bahwa negara hadir memberi perlindungan nyata bagi warganya, khususnya kelompok rentan yang mengalami kekerasan.
Ke depan, Sri Muryani berharap Rumah Aman dapat benar-benar menjadi tempat yang aman, nyaman, dan layak, sehingga para korban dapat merasakan perlindungan sebagaimana mestinya. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
