Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Bupati PPU Mudyat Noor menyerap langsung aspirasi warga Kecamatan Waru terkait harga sawit, infrastruktur, kondisi Masjid Darul Aman, insentif marbot dan imam, serta banjir akibat air pasang.
PENAJAM PASER UTARA – Masyarakat Kecamatan Waru menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor saat kegiatan Safari Jumat di Masjid Darul Aman, Kecamatan Waru, Jumat (22/05/2026). Aspirasi itu mencakup penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit, kerusakan infrastruktur, kondisi menara masjid, minimnya bantuan hewan kurban, rendahnya insentif marbot dan imam masjid, hingga persoalan banjir akibat air pasang.
Kegiatan Safari Jumat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) PPU Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, para asisten, staf ahli bupati, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.
Dalam sambutannya, Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, Safari Jumat menjadi sarana silaturahmi sekaligus ruang dialog antara Pemkab PPU dan masyarakat. Melalui kegiatan itu, pemerintah daerah ingin mendengar langsung persoalan warga agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing OPD.
“Melalui kegiatan ini kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Karena itu kami membawa sejumlah OPD agar persoalan yang disampaikan bisa langsung ditindaklanjuti atau diberikan penjelasan,” kata Mudyat Noor.
Ia menegaskan, Pemkab PPU terus berupaya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Menurut dia, belanja daerah harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga, terutama di tengah kondisi fiskal yang dinilai cukup berat.
“Bagaimana APBD ini benar-benar bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting,” katanya.
Mudyat Noor juga menjelaskan, tidak semua persoalan infrastruktur dapat langsung ditangani Pemkab PPU. Hal itu karena terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, termasuk dalam penanganan jalan.
“Ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Jadi pemerintah kabupaten hanya bisa mengusulkan. Jangan sampai ada anggapan pemerintah daerah tidak peduli terhadap kerusakan jalan yang menjadi kewenangan provinsi ataupun pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Wabup PPU Abdul Waris Muin mengajak masyarakat menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah. Ia meminta warga menyampaikan keluhan melalui jalur dialog agar persoalan dapat dicari penyelesaiannya secara bersama.
“Kalau ada keluhan silakan disampaikan. Jangan justru membuat berita hoaks atau informasi yang tidak berimbang. Mari kita pecahkan persoalan bersama-sama,” ucap Abdul Waris.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan persoalan turunnya harga TBS sawit. Harga komoditas tersebut disebut mengalami penurunan hingga Rp800 per kilogram. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap pendapatan petani sawit di Kecamatan Waru.
Menanggapi keluhan tersebut, Mudyat Noor mengatakan harga sawit dipengaruhi banyak faktor, termasuk persoalan tata niaga di lapangan. Ia berharap penurunan harga sawit dapat segera teratasi agar tidak terus menekan ekonomi masyarakat.
“Selama ini memang banyak permainan harga sawit. Kita berharap penurunan harga sawit ini bisa segera teratasi,” katanya.
Selain persoalan sawit, pengurus Masjid Darul Aman juga menyampaikan kondisi menara masjid yang mengalami pergeseran hingga memunculkan keretakan di sejumlah bagian bangunan. Mudyat Noor menegaskan, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam menyikapi kondisi tersebut.
“Kalau memang menara itu berdampak terhadap bangunan masjid dan membahayakan, lebih baik dibongkar demi keselamatan umat. Kita tidak bisa membayangkan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Pengurus Masjid Darul Aman juga mengeluhkan minimnya bantuan hewan kurban dari pemerintah karena masjid tidak memiliki donatur tetap. Mereka turut mempertanyakan besaran insentif marbot dan imam masjid yang saat ini dinilai masih rendah, yakni sekitar Rp200 ribu.
Selain itu, pihak masjid menyampaikan persoalan banjir akibat air pasang yang kerap menggenangi area belakang masjid dan permukiman sekitar. Warga berharap Pemkab PPU dapat membangun tanggul untuk mengatasi persoalan tersebut, terlebih warga setempat menyatakan siap menghibahkan lahan miliknya. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah
