Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemerintah menegaskan digitalisasi sekolah tidak hanya berupa distribusi perangkat, tetapi juga mencakup pelatihan guru, akses internet, listrik, serta perbaikan infrastruktur sekolah.
JAKARTA – Pemerintah memastikan program digitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada distribusi perangkat pembelajaran, tetapi juga mencakup kesiapan guru, jaringan internet, dan pasokan listrik. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyusul viralnya informasi mengenai sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disebut menerima perangkat pembelajaran digital meski tidak memiliki listrik.
Mu’ti mengatakan informasi yang beredar di media sosial mengenai kondisi SDN tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Perangkat yang disebut sebagai Smart TV dalam video tersebut, menurut dia, sebenarnya merupakan Papan Interaktif Digital (IFP).
“Khusus berita yang viral, tentang sebuah SD negeri di NTT itu sesungguhnya yang beredar di media sosial itu tidak akurat. Karena sebenarnya SDN itu memiliki beberapa ruang kelas, yang lainnya masih berfungsi. Jadi yang di video itu yang tidak berfungsi, yang rusak, tapi kelas yang lainnya itu berfungsi. Dan IFP-nya juga berfungsi, Mas. Yang di video yang sedang tidak berfungsi, yang kelas yang lain berfungsi,” kata Mu’ti saat tanya jawab dalam Rapat Kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (21/09/2026), sebagaimana diberitakan Cnn Indonesia, Senin (21/09/2026).
Menurut Mu’ti, pemerintah telah menetapkan empat komponen utama dalam pelaksanaan program digitalisasi sekolah. Komponen tersebut meliputi pemberian IFP, pelatihan bagi guru, distribusi laptop, serta penyediaan akses jaringan.
“Yang pertama pemberian IFP-nya. Yang kedua pelatihan gurunya, jadi gurunya kita latih. Yang ketiga itu pemberian laptop. Kemudian yang keempat itu akses jaringan. Nah, itu empat. Nah, setengahnya itu, jaringan itu ada dua, jaringan internet dan jaringan listrik,” ucap Mu’ti.
Persoalan keterbatasan infrastruktur, terutama jaringan internet dan listrik, menjadi bagian yang turut diperhitungkan dalam program tersebut. Untuk sekolah yang belum memperoleh akses internet, pemerintah menyiapkan layanan berbasis satelit melalui Starlink, terutama untuk wilayah 3T atau Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
“Internet yang belum ada kami bantu melalui Starlink, dan itu sudah kami lakukan di daerah-daerah 3T, yang karena harganya sangat bisa terjangkau dan sudah kami lakukan,” kata Mu’ti.
Sementara untuk sekolah yang belum memiliki jaringan listrik, pemerintah menyiapkan dua skema pemenuhan kebutuhan energi. Skema pertama melalui pemasangan panel surya, sedangkan skema kedua dilakukan dengan membangun jaringan listrik baru melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Kami sudah ada pembahasan dengan PLN untuk pembangunan jaringan ini, sehingga insyaallah ke depan itu bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Isu tersebut sebelumnya disoroti anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Bonnie Triyana. Ia menyinggung kondisi SDN Mboeng di NTT yang disebut menerima smart board, sementara bangunan sekolah tersebut menghadapi persoalan ketersediaan listrik.
“Kemarin viral, tentang sebuah sekolah di NTT, SDN Mboeng yang menerima smartboard tapi ternyata sekolahnya nggak ada listriknya, dapat smart board nggak bisa terpasang, mungkin kalau terlalu lama dia akan rusak,” kata Bonnie.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan kondisi fisik SDN Mboeng juga menjadi perhatian melalui program revitalisasi. Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Moch. Salim Somad sebelumnya menyampaikan bahwa proses revitalisasi sekolah tersebut akan dilakukan pada tahun ini.
Salim mengatakan Kemendikdasmen telah meninjau langsung kondisi sekolah untuk memastikan kebutuhan perbaikan. Langkah tersebut mencakup penanganan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat maupun kondisi darurat.
“Sudah turun (Kemendikdasmen), langsung diperbaiki kelas yang rusak berat maupun yang darurat,” kata Salim dalam keterangannya, Rabu (09/09/2026).
Adapun mengenai distribusi perangkat pembelajaran digital, Salim menjelaskan bahwa data pokok pendidikan (Dapodik) mencatat SDN Mboeng memiliki sumber listrik. Data tersebut menjadi salah satu dasar penetapan sekolah sebagai penerima perangkat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.
Klarifikasi pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dasar. Penyediaan listrik, jaringan internet, kesiapan guru, serta kondisi ruang kelas menjadi faktor yang harus berjalan beriringan agar perangkat pembelajaran digital dapat dimanfaatkan secara optimal. []
Redaksi 03
