Silpa Bukan Efisiensi, Tapi Gagalnya Program, Tegas DPRD Kukar

KUTAI KARTANEGARA – Masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) kembali menjadi sorotan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Sopan Sopian, menilai persoalan ini muncul berulang kali karena penyerapan anggaran yang belum optimal.

Dalam pandangannya, setiap rupiah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. “APBD Kukar bisa diserap dengan maksimal. Pembangunan yang menjadi perhatian harus menyasar bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” kata Sopan Sopian, Selasa (08/07/2025).

Ia menegaskan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Beberapa jalan penghubung antarkecamatan menurutnya perlu segera diperbaiki karena menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat. Pada bidang pendidikan, ia menyoroti perlunya perbaikan sarana dasar sekolah sebelum pengadaan fasilitas baru. “Percuma saja meubelernya bagus, namun atap sekolah bocor. Hal itu justru bisa merusak aset baru yang sudah dibeli,” ujarnya.

Lebih jauh, Sopan menilai bahwa Silpa yang terjadi bukan hanya karena efisiensi atau sisa hasil negosiasi, melainkan karena ada kegiatan yang gagal terlaksana. Hal itu kerap disebabkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang maksimal dalam menjalankan program. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius. “Bagi OPD yang tidak mampu menyerap anggaran maksimal, sebaiknya menjadi bahan evaluasi. Lebih baik anggaran dialihkan ke OPD yang siap mengeksekusi pekerjaan, agar pembangunan daerah bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Sopan berharap ke depan Silpa tidak lagi menjadi pola berulang dalam APBD Kukar. Ia percaya kepemimpinan bupati saat ini dapat memperkuat efektivitas pembangunan meski wilayah Kukar cukup luas dan membutuhkan tahapan dalam pelaksanaannya. “Untuk kepemimpinan Bupati sebelumnya juga sudah baik, namun dengan kondisi geografis Kukar, pembangunan memang harus bertahap. Yang penting, fokus pada prioritas dan pemanfaatan anggaran harus maksimal,” tutupnya.[] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah