Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Samarinda menghentikan sementara pekerjaan sodetan yang menghubungkan Sungai Loa Lah dan Sungai Loa Janan untuk membuka ruang komunikasi menyusul kekhawatiran warga Loa Janan Ulu terhadap potensi banjir.
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunda sementara pekerjaan sodetan yang menghubungkan Sungai Loa Lah dengan Sungai Loa Janan menyusul keresahan warga Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Penundaan dilakukan untuk membuka ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait kekhawatiran potensi banjir akibat proyek tersebut.
Keresahan warga mencuat setelah muncul rencana pembongkaran badan Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 2 di kawasan perbatasan Samarinda dan Kukar. Pembongkaran tersebut disebut berkaitan dengan pekerjaan sodetan yang dirancang mengalirkan limpasan air dari wilayah Loa Janan Ilir, Samarinda, menuju Sungai Loa Janan di Kukar.
Pada Rabu (23/09/2026), sejumlah warga mendatangi lokasi dan melakukan aksi spontan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Warga khawatir pengoperasian sodetan justru meningkatkan aliran air menuju Sungai Loa Janan dan berdampak terhadap kawasan permukiman di Loa Janan Ulu.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan persoalan tersebut muncul akibat kesalahpahaman dan komunikasi yang belum berjalan optimal antara pihak-pihak terkait. Menurut dia, Pemkot Samarinda sebelumnya telah membebaskan lahan di sekitar jalur sodetan, tetapi rencana proyek kemudian menimbulkan persepsi bahwa Loa Janan Ulu berpotensi terdampak banjir.
“Sebenarnya kami sudah membebaskan lahan di sekitar jalur sodetan, tapi muncul salah persepsi yang mungkin faktornya masalah komunikasi, karena dianggap daerah Loa Janan Ulu akan mengalami kebanjiran,” kata Andi Harun kepada awak media usai menghadiri rapat paripurna masa sidang III Tahun 2026 di ruang rapat utama kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (24/09/2026).
Untuk meredakan persoalan tersebut, Andi Harun mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Bupati Kukar. Komunikasi antarkedua kepala daerah itu, menurut dia, menghasilkan pemahaman agar koordinasi dilanjutkan secara efektif hingga jajaran pemerintahan di tingkat wilayah.
“Secara prinsip dua kepala daerah saling memahami. Walaupun tidak secara rapat formal, hasilnya kepala daerah ini akan berkomunikasi ke bawah secara efektif,” ujar Andi Harun.
Andi Harun juga menginstruksikan camat dan lurah terkait untuk membangun komunikasi dengan pimpinan wilayah di sekitar lokasi proyek. Menurut dia, aspirasi yang disampaikan warga merupakan bentuk keresahan masyarakat yang perlu direspons melalui komunikasi dan dialog.
Terkait kekhawatiran mengenai potensi banjir, Andi Harun meminta masyarakat menyikapinya secara bijak. Ia mengatakan kajian teknis proyek sodetan telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Isu soal akan kebanjiran untuk disikapi secara bijak, dilanjutkan komunikasinya, karena tidak akan terjadi seperti isu itu dan teman-teman PUPR telah melakukan kajian teknisnya,” tutur Andi Harun.
Di tengah proses komunikasi tersebut, Pemkot Samarinda memutuskan tidak melanjutkan pekerjaan untuk sementara waktu. Andi Harun menyebut langkah itu sebagai masa cooling down agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah.
“Untuk sementara kami cooling down dulu, kalau melanjutkan dalam kondisi sekarang kurang bijak. Saya cek kontrak sampai pertengahan Desember, sehingga dua minggu ini cooling down sambil membangun komunikasi,” tambah Andi harun.
Dengan kontrak pekerjaan yang masih berlangsung hingga pertengahan Desember 2026, Pemkot Samarinda memiliki waktu sekitar dua pekan untuk memperkuat komunikasi dengan Pemkab Kukar dan masyarakat sebelum menentukan langkah lanjutan proyek.
Andi Harun berharap komunikasi antarpemerintah daerah dan masyarakat berjalan efektif sehingga persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Ia juga mengimbau warga Samarinda maupun Loa Janan Ulu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pandangan terkait proyek tersebut.
“Mudah-mudahan bisa berjalan komunikasi efektif, kami tidak ingin masalah ini menjadi polemik yang tidak produktif. Kami melihat tujuannya lebih besar, bukan sekadar pro-kontra, jadi yang harus dicari titik persamaannya,” harap Andi Harun.
Sodetan tersebut dirancang menghubungkan Sungai Loa Lah dengan Sungai Loa Janan yang bermuara ke Sungai Mahakam. Saluran itu memiliki panjang sekitar 600 meter dan lebar sekitar enam meter. Pemkot Samarinda mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar pada 2026 untuk pekerjaan tersebut. Pemerintah berharap koordinasi lintas daerah dan penjelasan teknis kepada masyarakat dapat menghasilkan kesepahaman sebelum pekerjaan kembali dilanjutkan. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
