DPRD Pontianak mendukung WFH ASN dengan syarat pengawasan diperketat dan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, tetap berjalan optimal. PONTIANAK – Pengawasan ketat menjadi sorotan dalam penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pontianak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh …
Read More »
Pemerintah menetapkan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026, dengan pengecualian pada sektor layanan publik dan strategis. JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan menetapkan satu hari work from home (WFH) setiap pekan, yakni setiap Jumat, mulai 1 April 2026. Kebijakan …
Read More »
DPRD Balikpapan menilai pembelajaran daring tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah jika diterapkan akibat kebijakan efisiensi BBM. BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai wacana pembelajaran daring sebagai dampak kebijakan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) tidak efektif dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di sektor pendidikan. Anggota Komisi …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan