TAPD Kukar Selalu Tak Hadir, DPRD Nilai Eksekutif Tak Serius Bahas Anggaran

KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melontarkan kritik keras terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak hadir dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025, beberapa waktu lalu.

Absennya TAPD disebut menjadi faktor utama terhambatnya proses pengambilan keputusan terkait anggaran, termasuk pencairan Beasiswa Kukar Idaman.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengaku kecewa lantaran TAPD tidak memenuhi undangan rapat yang sudah dijadwalkan sejak siang hingga sore hari. Padahal, pertemuan tersebut penting untuk membahas arah penggunaan APBD-P 2025.

“Kemarin sore kami sudah rapat, tapi TAPD tidak hadir. Ketua, sekretaris, bahkan anggota lainnya tidak ada, hanya satu dua orang saja. Dengan kondisi begitu, tentu tidak bisa mengambil keputusan,” ucapnya di Tenggarong, Selasa (23/09/2025).

Menurut Ahmad Yani, ketidakhadiran TAPD menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen eksekutif dalam mempercepat pembahasan APBD-P 2025. Ia menegaskan, DPRD telah menjalankan kewajiban dengan menghadiri rapat, namun pembahasan tidak berjalan optimal karena mitra kerja tidak hadir.

“Apakah ini tanda bahwa mereka tidak mau membahas anggaran? Kami sudah undang, kami tunggu sejak siang, tapi tidak datang. Jadi jangan salahkan DPRD kalau pembahasan terlambat. Ini justru kesalahan eksekutif, khususnya TAPD, yang tidak hadir,” tegasnya.

Ia menekankan, APBD disusun untuk kepentingan rakyat, sehingga semua pihak harus serius dalam pembahasan. Keterlambatan, kata dia, berpotensi mengganggu program prioritas, termasuk beasiswa Kukar Idaman.

“APBD ini untuk rakyat. Setiap rupiah harus bisa dirasakan manfaatnya. Kalau TAPD tidak hadir, bagaimana bisa dibahas dengan baik? Kami harap ke depan ada komitmen bersama,” jelasnya.

Meski diwarnai kendala teknis, Ahmad Yani memastikan Beasiswa Kukar Idaman tetap menjadi prioritas dalam APBD-P 2025. DPRD, lanjutnya, berkomitmen memperjuangkan agar program pendidikan tidak terhambat akibat lemahnya koordinasi legislatif dan eksekutif.

“Beasiswa ini bagian dari investasi SDM daerah. DPRD tetap komit, tinggal bagaimana TAPD bisa hadir dan membahas bersama agar keputusan segera diambil,” pungkas Ahmad Yani. [] ADVERTORIAL

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Rasidah