Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
UNHCR memperingatkan hampir 2,4 juta pengungsi membutuhkan pemukiman kembali pada 2027 di tengah penurunan kuota dari sejumlah negara penerima.
JENEWA – Menyusutnya kuota pemukiman kembali di sejumlah negara membuat hampir 2,4 juta pengungsi dunia terancam menghadapi keterbatasan pilihan tempat tinggal pada 2027. Kondisi itu menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena banyak pengungsi tidak dapat kembali ke negara asal, tetapi juga menghadapi risiko di negara suaka.
Badan Pengungsi PBB, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), memperingatkan kebutuhan pemukiman kembali masih sangat besar meski sejumlah negara penerima mulai menurunkan atau menangguhkan kuota, sebagaimana diberitakan Cnn Indonesia, Selasa, (16/06/2026).
Dalam laporan tahunan Proyeksi Kebutuhan Pemukiman Kembali Global, UNHCR menyebut 2,37 juta pengungsi dari 43 negara asal yang tinggal di 76 negara suaka membutuhkan pemukiman kembali di negara lain pada 2027.
Kepala Layanan Solusi Berkelanjutan dan Dukungan Perlindungan Lapangan UNHCR, Jackie Keegan, mengatakan perluasan pemukiman kembali menjadi kebutuhan mendesak karena mekanisme tersebut dapat menyelamatkan pengungsi yang berada dalam situasi rentan.
“Memperluas pemukiman kembali sangat mendesak dan bisa tercapai,” kata Jackie Keegan, yang memimpin layanan solusi berkelanjutan dan dukungan perlindungan lapangan UNHCR, kepada wartawan di Jenewa, diberitakan AFP.
“Peningkatan kuota, melibatkan lebih banyak negara, dan mempercepat proses akan memastikan alat penyelamat jiwa ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan,” ujar dia lagi.
UNHCR mencatat pengungsi Afghanistan menjadi kelompok terbesar yang membutuhkan pemukiman kembali. Kelompok lain yang juga membutuhkan perlindungan serupa berasal dari Sudan Selatan, Sudan, Suriah, serta pengungsi Rohingya dari Myanmar yang tinggal di kamp-kamp besar di Bangladesh.
Meski kebutuhan masih tinggi, angka 2,4 juta pengungsi itu turun sekitar enam persen dibanding laporan tahun sebelumnya. Keegan menyebut penurunan tersebut antara lain dipengaruhi kembalinya warga Afghanistan dari Iran dan Pakistan dalam keadaan yang tidak menguntungkan, serta perubahan politik di Suriah setelah penggulingan Bashar al-Assad pada Desember 2024 yang membuka jalan bagi kepulangan sukarela.
Namun, penurunan angka kebutuhan tidak serta-merta menunjukkan membaiknya akses perlindungan. Pada 2025, hanya sekitar 37 ribu pengungsi yang berangkat ke negara baru melalui pemukiman kembali yang dibantu UNHCR. Jumlah itu turun tajam dibanding 116 ribu orang pada 2024.
Salah satu faktor yang memengaruhi penurunan tersebut adalah kebijakan Amerika Serikat (AS), yang selama ini menjadi negara pemukim pengungsi terbesar di dunia. AS disebut menutup pintunya tidak lama setelah Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih tahun lalu.
Meski demikian, Keegan menegaskan persoalan itu tidak hanya terjadi di AS. Menurut dia, sejumlah negara penerima pemukiman jangka panjang lainnya juga telah menurunkan kuota atau menangguhkan program pemukiman kembali.
Namun, Keegan menekankan bahwa “bukan hanya AS”, karena negara-negara penerima pemukiman jangka panjang lainnya “telah menurunkan kuota mereka atau menangguhkannya”.
“Berkomitmen kembali pada perlindungan dan solusi lebih penting dari sebelumnya,” katanya.
UNHCR berharap negara-negara penerima kembali memperkuat komitmen perlindungan bagi pengungsi melalui peningkatan kuota, perluasan partisipasi negara, dan percepatan proses pemukiman kembali. Tanpa langkah tersebut, jutaan pengungsi rentan kehilangan akses terhadap solusi aman dan berkelanjutan. []
Redaksi
