DPRD Kaltim Desak Percepatan Jalan Tiga Kecamatan

SAMARINDA – Minimnya infrastruktur dasar di tiga kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), yakni Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan, menjadi sorotan serius Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin. Legislator ini menilai, lemahnya konektivitas antarkecamatan bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perputaran ekonomi lokal.

Dalam keterangannya pada Minggu (08/06/2025), Salehuddin menyoroti anggaran peninggian jalan di kawasan tersebut yang jauh dari ideal. “Awalnya memang dirancang Rp50 miliar, namun saat ini hanya Rp20 miliar karena fokusnya baru pada peninggian jalan. Harapannya di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) perubahan nanti bisa ditambah, walaupun belum tentu bisa langsung terealisasi cepat,” ungkapnya.

Menurutnya, ketiga kecamatan tersebut memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga yang menyuplai berbagai komoditas, terutama saat permintaan meningkat, seperti menjelang dan selama bulan Ramadan. “Ramadan kemarin cukup padat aktivitasnya, sehingga infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan,” tambah Salehuddin.

Masalah infrastruktur juga berdampak pada distribusi logistik dan kestabilan harga barang pokok. Masih adanya titik-titik yang bergantung pada transportasi feri dinilai memperlambat arus distribusi dan meningkatkan ongkos logistik. “Kondisi jalan rusak dan distribusi yang terhambat berdampak pada daya beli masyarakat. Ini menjadi perhatian utama, apalagi dalam kondisi ekonomi nasional yang juga sedang melambat,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa pembenahan jalan bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, solusi jangka panjang sangat dibutuhkan, bukan hanya pendekatan perbaikan sesaat.

Salehuddin kemudian mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana lama yang pernah digagas mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari. Program tersebut berupaya membangun konektivitas antarkecamatan melalui skema pembiayaan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Program itu dulu bertujuan menyambungkan tiga kecamatan tersebut. Saya kira itu perlu kita pertimbangkan kembali,” katanya.

Selain itu, dia meminta pemerintah kabupaten menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis kajian komprehensif. “Jangan hanya tambal sulam. Harus ada kajian yang matang untuk jangka panjang,” tegas Salehuddin.

Politisi senior itu juga menekankan pentingnya koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Ketika pemerintah kabupaten menghadapi keterbatasan fiskal, peran provinsi menjadi penting sebagai penyokong pembangunan prioritas.

“Jika kabupaten mengalami kesulitan, tentu koordinasi dengan provinsi harus tetap dijaga agar bantuan bisa diberikan melalui mekanisme yang tersedia,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah