Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) pada 2025 mengalokasikan hampir Rp300 miliar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan bandara. Namun, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada wujud fisik, melainkan mampu menjawab persoalan yang lebih mendesak, terutama ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di daerah terpencil.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa dari total anggaran yang diusulkan, lebih dari Rp200 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, sementara proyek bandara diproyeksikan menerima lebih dari Rp40 miliar. Seluruh rencana ini sudah masuk dalam rancangan kerja Pemprov dan akan dibahas lebih detail pada APBD Murni 2026. “Totalnya hampir Rp300 miliar, dengan porsi terbesar untuk akses jalan. Bandara juga mendapat alokasi lebih dari Rp40 miliar,” kata Ekti, Kamis (11/09/2025).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang masif tidak akan berarti banyak jika tidak dibarengi dengan solusi terhadap masalah distribusi pangan. Ekti mencontohkan kondisi masyarakat di Mahakam Ulu (Mahulu) yang sering kesulitan memperoleh beras maupun LPG ketika alur sungai tidak bisa dilintasi. “Kalau musim kemarau, sungai surut dan perahu tidak bisa melintas. Mau tidak mau distribusi dialihkan lewat darat, tapi ongkosnya jauh lebih tinggi. Akibatnya harga beras maupun LPG di Long Apari dan Long Pahangai melonjak, bahkan pernah langka,” jelas politikus asal Mahulu itu.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten bersama DPRD setempat perlu fokus membenahi jalur logistik di Mahulu, yang mencakup lima kecamatan dengan sekitar 50 kampung. “Jangan karena kecil lalu terabaikan. Justru karena jumlah kampungnya tidak banyak, pemerintah seharusnya bisa lebih fokus. Long Apari dan Long Pahangai itu daerah paling hulu, aksesnya paling menantang,” tambahnya.
Ekti menilai, pembangunan jalan dan bandara memang mendukung konektivitas, tetapi tidak otomatis memastikan harga bahan pokok tetap stabil. Diperlukan strategi distribusi yang lebih efisien agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga pelosok. “Kalau bahan pokok bisa masuk dengan harga wajar, barulah masyarakat pedalaman merasakan manfaat pembangunan. Jangan hanya masyarakat kota yang menikmati,” tegasnya.
Ia mendorong kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan sektor swasta untuk membuka jalur distribusi alternatif. Dengan dukungan anggaran besar, DPRD Kaltim berharap pembangunan tidak hanya tampak megah, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan warga di wilayah pedalaman. “Bangunan fisik itu penting, tapi distribusi pangan harus jalan beriringan. Jangan sampai proyek infrastruktur hanya tampak megah di atas kertas, sementara warga pedalaman tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” pungkasnya.[] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
