Sidak DPRD Kukar Ungkap SMP di Muara Muntai Tak Punya Halaman

KUTAI KARTANEGARA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, menilai ketiadaan halaman sekolah untuk upacara bendera menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

Dalam pernyataannya pada Senin (01/09/2025), ia menyebut masih ada sekolah yang selama ini tidak pernah melaksanakan upacara bendera karena tidak memiliki pelataran.

“Jadi ada beberapa sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan upacara bendera karena tidak memiliki halaman. Contohnya di wilayah SMP 1 Muara Muntai, SMP 2 Muara Muntai dan juga beberapa sekolah lainnya. Ada juga SD yang tidak memiliki pelataran,” ujarnya.

Menurut Sopan, upacara bendera bukan hanya rutinitas, melainkan sarana penting dalam membentuk kedisiplinan dan karakter siswa. Karena itu, ia menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Meskipun hanya upacara, anak-anak tetap harus bisa melaksanakannya setiap Senin. Ini perlu didorong agar diperhatikan,” tambahnya.

Salah satu sekolah yang menjadi perhatian khusus adalah SMP 2 Muara Muntai. Untuk memastikan kondisi sebenarnya, Sopan bersama anggota Komisi IV DPRD Kukar telah melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut.

“Kami telah ke sana untuk memastikan langsung kondisi di lapangan,” jelasnya.

Selain menyoroti pendidikan, ia juga menyinggung soal infrastruktur di Muara Muntai. Menurutnya, peningkatan akses jalan dan jembatan sangat mendesak demi kelancaran mobilitas masyarakat.

“Di Muara Muntai ada jembatan yang saat ini sudah ditinggikan dan dilebarkan menjadi enam meter. Setelah itu dilakukan semenisasi, dan itu memang program yang perlu diselesaikan,” terangnya.

Sopan menambahkan, masyarakat di beberapa desa seperti Kayu Batu, Muara Muntai Ilir, Muara Muntai Ulu, Rebaq Rinding, dan sejumlah desa lain juga masih mengeluhkan kondisi jalan. Hal tersebut dinilainya harus segera ditangani agar akses warga lebih nyaman.

“Memang sudah ada peningkatan badan jalan, tapi harus benar-benar diselesaikan agar masyarakat merasa nyaman. Infrastruktur ini menjadi prioritas bersama,” ucapnya.

Politisi Dapil VI itu menegaskan DPRD Kukar akan terus mengawal aspirasi masyarakat, baik di bidang pendidikan maupun infrastruktur, demi pelayanan publik yang lebih optimal.

“Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti hal-hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah