Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2025 dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2025, Senin (15/09/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar ini dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua II Junadi dan Wakil Ketua III Aini Farida. Seluruh anggota dewan hadir secara kuorum, bersama Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Kepala BPKAD Sukotjo, unsur Forkopimda, serta perwakilan perangkat daerah. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen bersama legislatif dan eksekutif untuk membahas APBD Perubahan secara transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan DPRD Kukar akan segera menindaklanjuti dokumen rancangan perubahan KUA-PPAS yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Kukar. Proses pembahasan akan dilakukan melalui pandangan fraksi-fraksi dan ditelaah lebih rinci di Badan Anggaran (Banggar) sebelum disahkan.
Ia mengakui adanya keterlambatan penyampaian dokumen. Seharusnya, penyampaian rancangan perubahan KUA-PPAS dilakukan pada Agustus, namun baru bisa digelar pertengahan September. Meski demikian, Ahmad Yani menekankan pentingnya percepatan agar APBD Perubahan 2025 tetap dapat ditetapkan sesuai jadwal.
“Walaupun agak terlambat, kami pastikan DPRD akan bekerja maksimal dalam membahas rancangan ini. Kita semua memahami betapa pentingnya APBD Perubahan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Ahmad Yani meminta seluruh anggota dewan memberikan perhatian serius terhadap program prioritas yang diajukan pemerintah daerah. Ia menekankan koordinasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar hasil pembahasan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kukar secara tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menekankan APBD Perubahan bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan instrumen penting menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan nasional dan kondisi ekonomi global. DPRD Kukar memastikan alokasi belanja tetap mengarah pada program strategis, termasuk peningkatan mutu layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur konektivitas, penguatan pendidikan, serta pemenuhan kewajiban terhadap pihak ketiga.
Dengan digelarnya rapat paripurna ini, DPRD Kukar menegaskan komitmennya mendukung agenda pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Rapat ini juga menjadi momentum bagi legislatif untuk memastikan APBD Perubahan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Kartanegara, sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. [] ADVERTORIAL
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Rasidah
