Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Wacana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mulai menuai perhatian serius di tingkat daerah. Di Kota Samarinda, kebijakan tersebut dinilai berpotensi besar memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menekankan pentingnya langkah antisipasi yang matang dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia berharap Pemkot Samarinda mampu menyusun strategi agar dampak pemangkasan tidak menghambat program prioritas maupun pembangunan yang sedang berjalan.
“Harapan kita, mudah-mudahan pihak Pemkot, TAPD bisa mensiasatinya sehingga kita juga tidak terdampak terlalu jauh dari proses pemotongan TKD dari pusat,” ujar Celni kepada wartawan di Samarinda, Rabu (24/09/2025).
Menurut Celni, konsekuensi dari penurunan transfer pusat tidak bisa dihindari. Efisiensi anggaran akan menjadi pilihan yang harus ditempuh. Artinya, sektor-sektor yang bukan prioritas kemungkinan besar tidak akan dianggarkan, termasuk Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang selama ini menjadi salah satu instrumen penyerapan aspirasi masyarakat.
“Tentunya banyak hal banyak sektor-sektor yang akan terpangkas baik itu kebutuhan di Pokir DPRD maupun juga di Pemkot,” jelas legislator Partai NasDem tersebut.
Meski begitu, Celni menilai kondisi fiskal Samarinda masih cukup stabil. Ia menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini memberikan ruang bagi Pemkot untuk tetap menjalankan program-program prioritas meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat dipangkas cukup signifikan.
“Tentunya program prioritas dari pemerintah pusat, yakni MBG dan juga beberapa pekerjaan yang sudah direncanakan seperti pasar pagi, terowongan, kemudian teras Samarinda dua. Tetapi ada beberapa hal yang tentu menjadi prioritas yaitu pengendalian banjir pastinya. Yang tidak boleh dipotong,” tegasnya.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat juga disebut Celni sebagai salah satu agenda penting yang harus tetap dijalankan. Ia menilai program tersebut memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam mendukung kualitas gizi anak-anak di Samarinda.
Selain itu, proyek strategis daerah seperti pembangunan infrastruktur pasar, terowongan, hingga lanjutan pengembangan kawasan Teras Samarinda Dua, diharapkan tetap berjalan sesuai rencana. Sementara pengendalian banjir disebut sebagai sektor vital yang tidak bisa ditunda, mengingat Samarinda masih menghadapi tantangan besar dalam menekan risiko genangan di musim hujan.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DAU untuk Kota Samarinda pada 2026 diperkirakan turun dari Rp927,36 miliar pada 2025 menjadi Rp776,14 miliar. Sementara itu, DBH mengalami penurunan lebih tajam, dari Rp1,11 triliun menjadi Rp262,43 miliar. Angka ini menunjukkan adanya selisih signifikan yang perlu diantisipasi Pemkot agar tidak menimbulkan hambatan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota untuk lebih cermat menentukan skala prioritas. Efisiensi, penguatan PAD, dan kolaborasi antara legislatif serta eksekutif menjadi kunci agar pembangunan kota tetap berlanjut meskipun transfer dana dari pusat berkurang drastis. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
