Ketua DPRD Kukar Ingatkan Pemkab Hati-Hati Kelola APBD 2025

KUTAI KARTANEGARA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengingatkan pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya defisit anggaran yang tak hanya dialami Kukar, tetapi juga menjadi persoalan fiskal nasional.

Menurut Yani, kondisi ini harus menjadi perhatian serius agar pelaksanaan program tidak terburu-buru dan tetap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. “Ini kondisi nasional dan bukan hanya Kukar saja mengalami, harus dipikirkan dari awal supaya jangan buru-buru dilaksanakan dan kalau perlu jangan dilaksanakan dulu sebelum dapat ketersediaan anggarannya,” ujarnya, Kamis (17/07/2025).

Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menekankan bahwa meskipun APBD 2025 sudah ditetapkan, realisasi kegiatan tetap harus menunggu kejelasan pencairan dana dari pusat. Ia menilai pemerintah kabupaten perlu membuat kebijakan khusus agar pelaksanaan program barang dan jasa tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kita sudah tetapkan di APBD kita 2025 full ya, tentu karena anggaran itu tidak kucur atau terblok di Kementerian Keuangan ya otomatis pasti tidak mungkin dilaksanakan sesuai yang disepakati dari awal. Oleh karena itu, ini perlu ada kebijakan khusus dari kabupaten bagaimana program barang dan jasa ini hati-hati dilaksanakan walaupun itu sah dilaksanakan di 2025 karena itukan berdasarkan Perda,” jelasnya.

Yani menambahkan, langkah antisipasi ini penting agar seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan keuangan. Ia mengingatkan, daripada menanggung risiko anggaran macet, lebih baik memastikan ketersediaan dana terlebih dahulu. “Daripada nanti anggaran tidak bisa terbayarkan, lebih baik dipikirkan dan diantisipasi dari awal. Jadi ketersediaan anggarannya dulu di clear-kan baru proyeknya atau kegiatannya dilaksanakan. Senin kita akan rapat dengan Eksekutif,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, DPRD Kukar berharap pengelolaan APBD 2025 berjalan lebih tertib dan efisien. Sikap kehati-hatian dianggap mampu menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus memberi kepastian bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program yang menyentuh masyarakat.[] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah