Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Persoalan mendasar yang dihadapi warga di Kecamatan Muara Kaman dan Sebulu kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (02/09/2025), DPRD Kukar bersama aparat desa dan perwakilan perusahaan membahas serius keluhan warga terkait keterbatasan fasilitas dasar, khususnya air bersih dan pasokan listrik.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono. Ia menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak anggota dewan di lapangan.
“Keluhan paling banyak berkaitan dengan air bersih. Selain itu, kami menerima laporan dari Desa Sumber Sari dan Mekarjaya mengenai penurunan daya listrik. Setelah ditelusuri, rupanya persoalan ini tidak hanya terjadi di dua desa tersebut, melainkan hampir merata di wilayah Kecamatan Sebulu hingga Muara Kaman,” jelas Agustinus.
Menurutnya, penurunan daya listrik menimbulkan dampak yang cukup luas, tidak hanya bagi rumah tangga, tetapi juga fasilitas umum. “Masalah ini menyentuh kebutuhan dasar. Bukan hanya warga rumah tangga yang terdampak, tapi juga fasilitas desa hingga puskesmas. Bahkan tenaga kesehatan mengaku kesulitan saat harus mengakses layanan berbasis online, termasuk BPJS,” terangnya.
Untuk mempercepat solusi, RDP juga menghadirkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar Muara Kaman. Keberadaan pihak swasta dinilai penting mengingat kontribusi mereka bisa mempercepat perbaikan infrastruktur pelayanan dasar. Agustinus menegaskan, para perwakilan perusahaan yang hadir menyatakan kesiapan membantu.
“Kami sudah mendengar langsung dari para perusahaan. Mereka menyatakan siap mendukung masyarakat dalam mencari solusi. Peran mereka tentu sangat besar bagi kemajuan wilayah,” ujarnya.
DPRD Kukar memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Agustinus menegaskan bahwa penyediaan air bersih dan listrik yang stabil merupakan hak dasar masyarakat. Ia berharap kolaborasi pemerintah, DPRD, dan pihak swasta bisa segera menghadirkan perbaikan nyata, sehingga pelayanan publik kembali berjalan normal dan masyarakat memperoleh hak dasar mereka dengan layak. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
