Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui Inspektorat Daerah, Pemkab PPU menggelar sosialisasi Penguatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Risiko Fraud bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Aula Kantor Sekretariat Kabupaten, Rabu (08/10/2025).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Edi Suharto, serta diikuti seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemkab PPU.
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh perangkat kerja terhadap pentingnya integritas dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah.
“Penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian risiko fraud penting dipahami oleh seluruh pimpinan unit kerja. Ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,” ujar Tohar.
Ia menambahkan bahwa perencanaan yang baik dan tertib administrasi akan berpengaruh langsung pada kinerja dan reputasi pemerintah daerah. “Perencanaan yang baik mampu menjawab persoalan. Pastikan seluruh tahapan dilengkapi dengan dokumen terperinci karena hal itu mencerminkan kinerja pemerintah daerah,” tambahnya.
Menurut Tohar, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi bagi setiap unit kerja dalam menyusun dan melaksanakan program. “Penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan sangat menentukan reputasi pemerintah daerah. Diperlukan koreksi secara sistemik untuk mencegah penyimpangan serta memastikan pelaksanaan berpedoman pada regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Edi Suharto, menjelaskan bahwa sosialisasi ini membantu Pemkab PPU dalam mengidentifikasi serta menganalisis potensi penyimpangan sejak dini. “Peta risiko penyimpangan dapat menjadi acuan dalam melakukan mitigasi secara terukur dan menyeluruh oleh setiap unit kerja di masing-masing OPD,” ungkapnya.
Edi juga menegaskan bahwa BPKP akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, sekaligus mendorong tata kelola yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Kami berkomitmen untuk mendampingi pemerintah daerah, tidak hanya dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam mendorong efektivitas pembangunan,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab PPU berharap setiap OPD semakin siap menerapkan sistem pengendalian yang kuat, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi pelayanan publik yang lebih baik. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
