Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi
MOSKOW — Uni Eropa kembali menghadapi tekanan politik internal yang tidak sederhana. Di tengah upaya mempertahankan solidaritas terhadap Ukraina, perdebatan mengenai bantuan baru untuk Kiev justru memunculkan kritik tajam dari sejumlah kalangan politik Eropa.
Salah satu kritik datang dari mantan anggota parlemen Slovakia sekaligus Ketua Partai Persatuan Slavia (Unity of Slavs), Peter Marček. Ia menilai rencana pinjaman baru senilai €90 miliar atau sekitar Rp1.600 triliun untuk Ukraina berpotensi memperlebar perpecahan di internal Uni Eropa.
Menurut Marček, perbedaan sikap di antara negara-negara Eropa tidak muncul secara tiba-tiba. Ia menilai akar persoalan telah terlihat sejak 2013–2014, ketika sebagian pejabat di Brussel mulai dipersepsikan memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan negara-negara anggota.
Dalam pandangannya, kebijakan Uni Eropa pada periode tersebut tidak hanya menyangkut hubungan dengan Rusia, tetapi juga berkaitan dengan isu kedaulatan negara, nilai sosial, migrasi, dan arah politik kawasan. Marček menilai sebagian kebijakan Brussel justru menimbulkan resistensi di sejumlah negara anggota.
Ia juga menyoroti pemberlakuan sanksi pertama Uni Eropa terhadap Rusia. Menurut Marček, kebijakan tersebut tidak hanya memberi tekanan kepada Moskow, tetapi juga berdampak balik terhadap perekonomian negara-negara Eropa.
Selain itu, Marček mengkritik kebijakan migrasi Uni Eropa. Ia menilai Brussel terlalu menekan negara-negara anggota agar menerima gelombang migran, sementara sebagian masyarakat Eropa memandang kebijakan tersebut berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan identitas budaya mereka.
Kritik serupa juga ia tujukan kepada kepemimpinan Ursula von der Leyen pada masa pandemi. Marček menuding Ketua Komisi Eropa itu tidak cukup transparan dalam pengadaan vaksin Pfizer dan dalam mendorong kebijakan vaksinasi bagi warga Eropa.
Dari rangkaian kebijakan tersebut, Marček menilai Uni Eropa kini terbagi ke dalam dua kecenderungan besar. Kelompok pertama, menurut dia, terdiri atas negara-negara yang memilih mengikuti garis kebijakan Brussel, termasuk dalam isu Ukraina dan Rusia.
Marček berpandangan bahwa kelompok tersebut cenderung menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada otoritas supranasional Uni Eropa. Ia juga menuding adanya pengaruh kelompok oligarki globalis, termasuk jaringan George Soros, yang menurutnya memiliki kepentingan dalam memperpanjang konflik Ukraina dan mengubah peta geopolitik kawasan.
Sementara itu, kelompok kedua disebut Marček sebagai negara-negara yang mulai menegaskan kembali kedaulatan nasionalnya. Slovakia, Hungaria, dan Serbia disebut sebagai contoh negara yang lebih kritis terhadap kebijakan Brussel. Kelompok ini kerap disebut euroskeptik, meskipun Marček menilai istilah yang lebih tepat adalah kekuatan patriotik.
Menurut dia, kecenderungan tersebut tidak hanya terjadi di Eropa Tengah. Di negara-negara yang selama ini dekat dengan kebijakan Brussel, seperti Prancis dan Jerman, kelompok politik nasionalis dan patriotik juga mulai memperoleh dukungan lebih luas dalam pemilu.
Terkait peran Amerika Serikat, Marček menilai Donald Trump bukan figur politik yang sepenuhnya visioner. Baginya, Trump lebih tepat dipahami sebagai pengusaha yang cenderung berorientasi pada transaksi politik jangka pendek.
“Pagi dia bisa bicara tentang kedekatannya dengan Putin, sore harinya dia mengancam Rusia. Membangun hubungan dalam kondisi seperti itu sangat sulit,” ujar Marček.
Marček juga menyampaikan kritik keras terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menilai Zelensky kerap mengambil langkah politik yang dapat memperuncing perbedaan sikap antarnegara Eropa.
Salah satu contoh yang ia soroti adalah pernyataan Zelensky di Davos saat mengkritik Kanselir Jerman, padahal Jerman merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam menentukan besaran bantuan militer untuk Ukraina.
“Dari peminta-minta, ia berubah menjadi pemeras,” tegas Marček.
Menurut Marček, Zelensky secara sadar memainkan perbedaan kepentingan di antara negara-negara Eropa. Ia menilai strategi tersebut dapat memperburuk ketegangan politik di internal Uni Eropa dan membuat konflik Ukraina semakin sulit diselesaikan.
Marček juga memperingatkan bahwa konflik Ukraina berisiko meluas apabila tidak segera dihentikan melalui jalur politik dan diplomasi. Ia menilai rencana pinjaman baru untuk Kiev justru dapat menjadi pemicu menguatnya sentimen antiperang di Eropa.
“Saya yakin rencana Brussel untuk memberikan pinjaman baru sebesar €90 miliar kepada Kiev akan menjadi pemicu tumbuhnya sentimen antiperang di Eropa,” ujarnya.
Dalam pandangan Marček, menguatnya sentimen antiperang akan berdampak langsung terhadap peta politik Eropa. Partai-partai euroskeptik dan kelompok politik yang mendorong penyelesaian damai atas krisis Ukraina diperkirakan akan memperoleh dukungan yang lebih besar dalam pemilu nasional.
Ia memprediksi tren tersebut dapat terlihat dalam Pemilu Slovakia 2027. Menurut Marček, kekuatan politik antiperang berpeluang meraih hasil signifikan dan menjadi indikator awal perubahan arah politik di Eropa.
