Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Potensi mangrove dan lahan gambut di Kalimantan Utara mulai diarahkan menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Isu strategis tersebut dibahas dalam rapat optimalisasi distribusi kawasan mangrove dan gambut yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (03/03/2026).
Forum tersebut dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan Utara, jajaran perangkat daerah provinsi, serta pihak swasta yang bergerak di sektor pengelolaan karbon. Gubernur Zainal A. Paliwang memimpin langsung pembahasan dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah.
Menurutnya, kawasan mangrove dan gambut di provinsi ini memiliki nilai strategis, bukan hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga ekonomi.
“Potensi mangrove dan gambut kita sangat besar. Jika dikelola secara tepat dan berkelanjutan, kontribusinya terhadap PAD bisa signifikan,” ujarnya, sebagaimana dilansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Nunukan, Selasa (03/03/2026).
Skema kerja sama yang dibangun melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta perusahaan pengelola karbon. Melalui mekanisme bagi hasil (benefit sharing), pemerintah daerah berpeluang memperoleh tambahan pendapatan, sementara masyarakat sekitar kawasan dapat merasakan dampak ekonomi secara langsung.
Gubernur juga menekankan perlunya kejelasan regulasi, pembagian kewenangan, dan tata kelola penerimaan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Pertemuan ini harus menghasilkan langkah konkret, mulai dari identifikasi potensi ekonomi yang realistis sampai rencana aksi bersama yang bisa segera dijalankan,” tegasnya.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menyampaikan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai wilayah Nunukan memiliki potensi mangrove yang luas dan layak dikembangkan dalam skema ekonomi karbon.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini. Harapannya, pemanfaatan karbon di Kabupaten Nunukan benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat, tentu dengan dukungan teknis dari pemerintah provinsi,” katanya.
Program ini juga diharapkan sejalan dengan upaya pembangunan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca, tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada ekosistem mangrove. []
Redaksi
