AS Gunakan Pangkalan Inggris untuk Operasi ke Iran

LONDON – Pemerintah Inggris mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) kini memanfaatkan pangkalan militer Inggris untuk mendukung operasi tertentu terhadap Iran. Langkah ini menyoroti keterlibatan Inggris dalam ketegangan militer di Timur Tengah dan memicu perdebatan publik terkait peran negara dalam konflik global.

Dua pangkalan yang menjadi titik strategis adalah pangkalan udara Fairford di Gloucestershire dan pangkalan Diego Garcia di Kepulauan Chagos. Pesawat pengebom strategis B-1 Lancer milik Angkatan Udara AS dilaporkan mendarat di Fairford pada Sabtu (07/03/2026). Selain itu, pesawat angkut C-5 Galaxy juga terlihat bersiaga, siap mendukung operasi logistik militer.

Keputusan ini terjadi di tengah hubungan diplomatik yang sedikit menegang antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Trump melalui Truth Social menyinggung kepemimpinan Starmer yang dinilainya lamban dalam memberikan dukungan militer. “Inggris akhirnya mempertimbangkan untuk mengirim dua kapal induk ke Timur Tengah. Tidak apa-apa, tapi kita akan mengingatnya,” tulis Trump.

Sebagai respons, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa HMS Prince of Wales berada dalam status siaga tinggi dan siap berlayar sewaktu-waktu. Starmer, yang sebelumnya berhati-hati karena mempertimbangkan dasar hukum dan strategi matang, akhirnya menyesuaikan sikap setelah serangan rudal dan drone Iran mengancam kepentingan nasional Inggris.

Keputusan ini memicu reaksi publik dan politik yang sensitif. Sejumlah anggota parlemen Partai Buruh menyoroti trauma masa lalu terkait invasi Irak 2003. Hasil survei Survation menunjukkan 56 persen warga Inggris awalnya mendukung sikap hati-hati Starmer. Gelombang protes anti-perang pun terjadi, dengan ribuan demonstran di London mengarah ke Kedutaan Besar AS sambil membawa plakat bertuliskan “Hentikan Perang Trump”.

Para analis menilai keterlibatan Inggris dalam operasi militer ini mencerminkan dilema negara dalam menyeimbangkan aliansi dengan AS dan opini publik domestik. Keputusan Starmer menunjukkan tekanan politik dan keamanan yang memaksa pemerintah bertindak meski kontroversial. Ketegangan ini pun menjadi sorotan internasional, memperingatkan potensi eskalasi lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. []

Redaksi4