Isu Hemat Energi Menguat, DPRD Balikpapan Masih Tunggu Instruksi

Meski pemerintah pusat mulai menyusun strategi penghematan energi, DPRD Balikpapan menegaskan belum ada instruksi resmi yang diterima daerah.

BALIKPAPAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan hingga kini belum ada surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan penghematan energi yang diteruskan ke daerah. Meski isu efisiensi energi menguat di tingkat nasional, aktivitas pemerintahan di daerah masih berjalan normal. “Sampai hari ini belum ada surat resmi dari Kemendagri yang tembusannya ke daerah. Jadi kita masih menjalankan aktivitas seperti biasa,” ujarnya, Rabu (01/04/2026) di kantornya.

Ia menjelaskan, DPRD Kota Balikpapan tidak dapat mengambil langkah kebijakan tanpa dasar hukum yang jelas, termasuk terkait penerapan program penghematan energi di daerah.

Di tingkat nasional, pemerintah pusat tengah menyusun strategi penghematan energi lintas sektor sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk konflik geopolitik yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia. Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi sistem kerja fleksibel (work from home atau WFH), penghematan energi di gedung perkantoran, pemanfaatan platform digital, serta penyesuaian sistem kerja di sektor pendidikan dan layanan publik.

Selain itu, pemerintah juga mulai membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, salah satunya dengan batas maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi, guna menekan konsumsi energi nasional.

Meski belum ada instruksi resmi di daerah, Yono menilai upaya penghematan energi dapat dimulai dari kesadaran individu masyarakat. “Hal sederhana seperti mematikan listrik saat tidak digunakan itu penting. Ini soal kesadaran, bukan paksaan,” katanya.

Menurutnya, perubahan pola hidup masyarakat menjadi lebih hemat dan efisien merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan energi. Ia juga menilai kebijakan seperti penggunaan transportasi massal atau pembatasan kendaraan pribadi pernah diterapkan, namun memerlukan regulasi yang jelas agar berjalan efektif.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan energi nasional tidak hanya berfokus pada penghematan, tetapi juga mencakup transisi menuju energi berkelanjutan serta penguatan ketahanan energi jangka panjang. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, industrialisasi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Pemerintah hanya bisa mengimbau dan memberikan edukasi. Pada akhirnya, ini kembali pada kesadaran masyarakat. Kita ingin energi tetap tersedia untuk generasi mendatang,” tutupnya. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah