Kasus Pokir Diduga Mandek, Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk

Warga Barut mendesak kejaksaan segera menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi dana pokir DPRD yang dinilai merugikan negara.

BARITO UTARA – Tekanan publik terhadap penanganan dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Barito Utara (Barut) terus menguat. Warga mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Barut segera menetapkan tersangka dalam perkara yang diduga melibatkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barut.

Desakan tersebut mencuat seiring belum adanya penetapan tersangka meski proses pemeriksaan saksi telah berlangsung. Masyarakat menilai lambannya penanganan perkara berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Jangan hanya diperiksa, kalau sudah cukup bukti harus segera ditangkap! Ini uang rakyat,” tegas H. Agustian.

Kasus ini diduga berkaitan dengan program pengadaan hewan ternak yang bersumber dari dana pokir. Warga menilai terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Sejumlah pihak yang diduga mengetahui alur penggunaan anggaran telah diperiksa oleh Kejari Barut. Namun hingga kini, perkembangan penanganan perkara belum sampai pada tahap penetapan tersangka, sehingga memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Kalau hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, kepercayaan publik akan hilang,” ujarnya lagi Jumat pagi (03/04/2026) sebagaimana diberitakan Lintas Kalimantan, Jumat (03/04/2026).

Warga pun meminta Kejari Barut bertindak transparan dan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut, mengingat perkara ini menyangkut penggunaan anggaran publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Ini uang rakyat. Jangan sampai hilang begitu saja tanpa pertanggungjawaban,” tegas warga lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kejari Barut menyatakan komitmennya untuk menuntaskan perkara secara profesional dan transparan, serta memastikan seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat kini menanti langkah konkret berupa penetapan tersangka dan proses hukum lanjutan, sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. []

Redaksi