Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pembukaan sementara Selat Hormuz selama gencatan senjata memunculkan perbedaan sikap antara Iran dan negara-negara Teluk terkait kendali jalur strategis tersebut.
TEHERAN – Pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz selama masa gencatan senjata disebut menjadi titik krusial yang diperebutkan antara Iran dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC), di tengah klaim Amerika Serikat (AS) terkait kesepakatan penghentian konflik selama 15 hari.
Ketegangan muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan gencatan senjata yang menurutnya juga mewakili kepentingan negara-negara Teluk. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya untuk mendekatkan penyelesaian konflik jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Namun, klaim tersebut memicu perhatian karena negara-negara Teluk menegaskan keinginan mereka untuk terlibat langsung dalam setiap proses diplomatik.
Selama periode gencatan senjata, Iran disebut menyetujui pembukaan Selat Hormuz secara penuh, segera, dan aman. Jalur ini merupakan salah satu rute perdagangan energi paling vital di dunia, sekaligus menjadi urat nadi perekonomian negara-negara Teluk.
Meski demikian, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz tetap berada di tangan Iran. Sikap ini berpotensi memicu perdebatan lanjutan dengan negara-negara GCC yang secara konsisten menolak perubahan status jalur strategis tersebut.
Negara-negara GCC juga menegaskan bahwa Selat Hormuz memiliki arti penting bagi stabilitas ekonomi kawasan, sehingga setiap kebijakan terkait jalur tersebut harus mempertimbangkan kepentingan bersama.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa Iran bersedia menjalankan gencatan senjata dengan syarat tertentu. Ia mengatakan, “jika serangan terhadap Iran dihentikan”. Ia melanjutkan, “untuk jangka waktu dua minggu, jalur aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan”, sebagaimana diberitakan Sindonews, Rabu, (08/04/2026).
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada peluang deeskalasi, perbedaan kepentingan terkait kendali dan akses Selat Hormuz masih menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas kawasan ke depan. []
Redaksi
