Mahasiswa Kukar Protes Anggaran Pemprov dalam Aksi Besar di Samarinda

Ribuan mahasiswa dan masyarakat menuntut Pemprov Kaltim menandatangani pakta integritas serta mengubah kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada publik.

SAMARINDA – Ribuan masyarakat dan mahasiswa di Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi demonstrasi di Kota Samarinda pada Selasa (21/04/2026) sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai belum berpihak pada kepentingan publik. Aksi dipusatkan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dan berlanjut ke Kantor Gubernur Kaltim dengan membawa tuntutan penandatanganan pakta integritas.

Koordinator Lapangan (Korlap) Inti dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Ibnu Sayyaf Sabillilhaq, menyebut aksi tersebut merupakan respons atas kebijakan anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, terutama di tengah persoalan ekonomi yang masih dihadapi warga.

“Aksi ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang belum berpihak kepada rakyat,” ujar Ibnu.

Ia menyoroti sejumlah kebijakan yang menjadi perhatian publik, di antaranya rencana anggaran renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai sekitar Rp25 miliar serta pengadaan kendaraan dinas. Menurutnya, kebijakan tersebut kontras dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi ketimpangan di sektor pendidikan, persoalan sosial, dan tingkat kemiskinan.

“Ada kebutuhan mendesak di masyarakat, seperti pendidikan dan kesejahteraan. Namun, yang muncul justru kebijakan anggaran yang tidak menyentuh kebutuhan dasar,” katanya.

Aksi dimulai sejak pagi hari dengan titik kumpul di kawasan Islamic Center Samarinda, kemudian massa bergerak menuju Kantor DPRD Kaltim sekitar pukul 10.00 WITA untuk menyampaikan aspirasi. Setelah itu, massa kembali ke titik awal sebelum melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Kaltim pada pukul 14.00 WITA.

Dalam aksi tersebut, aliansi masyarakat dan mahasiswa membawa dokumen pakta integritas yang berisi tuntutan agar pemerintah daerah menjalankan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, termasuk wakil ketua dan perwakilan fraksi.

Meski demikian, massa menyayangkan tidak hadirnya Ketua DPRD Kaltim untuk menemui langsung para demonstran. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kurangnya respons terhadap aspirasi publik.

“Aspirasi kami sudah ditandatangani sebagian pimpinan dewan, tetapi kami berharap ada komitmen yang lebih kuat dari seluruh pihak, termasuk gubernur,” ucap Ibnu.

Ia menegaskan aksi akan terus berlanjut hingga tuntutan yang diajukan mendapatkan tanggapan konkret dari pemerintah daerah. Massa menyatakan akan bertahan dan melanjutkan aksi sebagai bentuk tekanan agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. []

Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah