Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PROBOLINGGO (Berita Borneo)-Bupati Probolinggo, Hj. Puput Tantriana Sari, SE mengakui hingga saat ini masih banyak warganya yang belum mendapatkan aliran listrik. Ironisnya warga tersebut justru tempat tinggalnya berada diseputaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Kabupaten Probolinggo.
“Saya telah menyampaikan kepada pemerintah pusat maupun anggota DPRI yang berkunjung kesini bahwa ada sekitar sekitar 600 kepala keluarga (KK) warga saya hingga saat sekarang rumahnya belum mendapatkan aliran listrik PLN, padahal mereka ini menempati desa-desa yang bertetangga dengan ‘pabrik listrik’ yakni, PLTU,” ujar Hj. Puput Tantriana Sari, SE, Sabtu (20/7).
Diakuinya, setiap ada tamu pemerintah pusat yang melakukan kungker selalu menitipkan pesan kepada tamu-tamu pejabat pusat agar permasalahan listrik di Kabupaten Probolinggo segera ditangani segera mungkin agar warga yang belum memperoleh pasokan listrik segera menikmati listrik.
“Terakhir, Pak HM Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik di Unit Pembangkitan (UP) milik PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) di PLTU Paiton, Jumat siang, 19 Juli 2019,’’ujar Bupati yang menjabat dua periode ini.
Sementara itu di tepat yang sama, Ridwan Hisjam, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mengatakan, elektrifikasi bukanlah tanggung jawab PLN dan PJB. Namun mereka bisa mengupayakan Community Social Responcibility (CSR) seperti penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) atau solar cell dengan kapasitas yang besar pada daerah-daerah yang belum teraliri listrik.
Ridwan menambahkan, permasalahan elektrifikasi ini adalah sebuah ketimpangan keadilan masyarakat dari sebuah pembangunan yang seharusnya dapat memakmurkan masyarakat secara merata. Karena itu Komisi VI DPR RI meminta secara langsung kepada Kementerian ESDM terutama Dirjen Ketenagalistrikan atau Energi Baru Terbarukan untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat.
“Terobosan yang bisa diupayakan pemerintah melalui Kementerian ESDM, yakni menggunakan APBN yang tentunya juga bisa dialokasikan di Kabupaten Probolinggo, baru boleh PLN masuk sebagai operator di dalamnya. Untuk permasalahan air bersih, secepatnya kami akan kembali lagi bersama Badan Geologi untuk membicarakan langkah tepat ke depannya,” ujar legislator Partai Golkar itu kepada Wartawan.(Rachmat Effendi)
