RI Soroti Gugurnya Peacekeepers UNIFIL dalam Pertemuan BRICS

Indonesia mendesak akuntabilitas penuh atas gugurnya pasukan perdamaian di UNIFIL serta menyerukan penguatan multilateralisme dalam forum Menlu BRICS di India.

NEW DELHI – Pemerintah Indonesia memanfaatkan forum Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di India untuk mendesak penguatan akuntabilitas internasional atas gugurnya prajurit penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas dalam misi Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL).

Dalam forum yang berlangsung di New Delhi, India, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI) juga mendorong kelompok BRICS mengambil peran lebih aktif menjaga stabilitas keamanan global sebagai representasi negara-negara Global South.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia menekankan pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik.

“Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menekankan pentingnya BRICS berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, termasuk mendorong akuntabilitas penuh atas gugurnya pasukan perdamaian Indonesia di UNIFIL,” kata Yvonne dalam media briefing di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Kamis (21/05/2026).

Selain isu keamanan global, Indonesia juga menyuarakan penolakan terhadap berbagai upaya pelemahan sistem multilateralisme internasional, termasuk terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Yvonne, negara-negara anggota BRICS dalam pertemuan tersebut turut menyepakati perlunya reformasi tata kelola global agar mampu menjawab tantangan geopolitik dan ekonomi dunia saat ini.

“Ini termasuk reformasi sistem perdagangan multilateral dengan World Trade Organization (WTO) sebagai fondasi utama, serta penegasan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, terutama terkait situasi di Timur Tengah,” tutup Yvonne.

Pertemuan Menlu BRICS itu sebagaimana diberitakan Detikcom, Kamis (21/05/2026), menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi internasional sekaligus mendorong perlindungan lebih besar terhadap pasukan perdamaian yang bertugas di kawasan konflik dunia. []

Redaksi1