Wako Banjarbaru Tegaskan Layanan Publik Bebas Pungli

Pemkot Banjarbaru menekankan efisiensi anggaran, peningkatan PAD, pelayanan bebas pungli, penertiban aset, dan pencegahan sengketa tanah dalam rakor pimpinan perangkat daerah.

BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru menegaskan penguatan pelayanan publik, efisiensi anggaran, pencegahan pungutan liar, dan penertiban aset daerah sebagai fokus utama kerja perangkat daerah. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Banjarbaru, Senin (08/06/2026) pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Rakor yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan Pemkot Banjarbaru tersebut dipimpin Wali Kota (Wako) Banjarbaru Erna Lisa Halaby bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru Sirajoni. Kegiatan itu diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, mulai dari staf ahli Wako, asisten Sekda, tenaga ahli P2D, inspektur, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), kepala badan, kepala dinas, camat, Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI), kepala bagian sekretariat daerah, hingga lurah.

Dalam arahannya, Erna Lisa Halaby mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Pemkot Banjarbaru yang berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Ia juga menyoroti capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut telah mencapai 100 persen.

“Kita berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan yang membanggakan, Kota Banjarbaru adalah satu-satunya kota yang sudah 100 persen menanggapi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ulun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras bapak dan ibu semua,” tegas Erna Lisa Halaby.

Meski mengapresiasi capaian tersebut, Erna meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berpuas diri. Ia menekankan pentingnya efisiensi belanja, penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta evaluasi ketat terhadap penyaluran dana hibah agar benar-benar sesuai kebutuhan riil dan prioritas pembangunan.

Pemkot Banjarbaru juga baru menerima dana insentif fiskal sebesar Rp3 miliar. Erna menginstruksikan agar dana tersebut digunakan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pada sektor pelayanan publik, Erna meminta seluruh perangkat daerah memastikan program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga. Ia juga memberikan peringatan tegas agar tidak ada petugas yang melakukan pungutan liar di lapangan.

“Berikan pelayanan yang terbaik, murni untuk melayani,” imbaunya.

Selain itu, penertiban aset daerah dan administrasi pertanahan turut menjadi perhatian. SKPD terkait diminta melakukan pendataan ulang aset milik daerah agar tercatat dan terkelola dengan baik. Pesan khusus juga disampaikan kepada camat dan lurah agar lebih berhati-hati dalam penerbitan surat sporadik.

“Jangan sampai menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. Ulun minta tolong, di Kota Banjarbaru jangan sampai ada tanah yang bermasalah,” pesan Erna.

Dalam rakor tersebut, Pemkot Banjarbaru juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat serta pemanfaatan dana corporate social responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) secara tepat sasaran untuk mendukung program pembangunan kota.

Erna berharap kekompakan antarperangkat daerah terus diperkuat agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diwartakan Media Center Banjarbaru, Senin (08/06/2026). []

Redaksi