Bontang Siapkan Jalur Distribusi Baru untuk Tekan Inflasi

Pemkot Bontang memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui perluasan jalur distribusi, intervensi pasar, dan pengawasan pasokan kebutuhan pokok.

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyiapkan perluasan jalur perdagangan dan distribusi barang untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester I Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, sebagaimana dilansir Ppid Setda, Jumat (12/06/2026).

Rapat itu dipimpin Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang Agus Haris. Ia hadir didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang Akhmad Suharto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait.

Forum tersebut menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Bontang, serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Bontang.

Agus Haris menegaskan, inflasi merupakan isu strategis karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut dia, karakter Bontang sebagai kota industri membuat daerah ini harus lebih cermat memastikan ketersediaan barang.

“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, BPS, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat,” ujar Agus Haris memaparkan arahan.

Pemkot Bontang juga menilai perluasan jalur distribusi menjadi salah satu langkah penting agar pasokan tidak hanya bertumpu pada satu daerah pemasok, termasuk Surabaya. Upaya itu diharapkan dapat menjaga kelancaran barang sekaligus menopang aktivitas ekonomi masyarakat, pekerja sektor pemerintah, dan pekerja swasta.

Dalam forum tersebut, TPID Bontang merumuskan pengendalian inflasi dengan pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pendekatan itu menjadi dasar intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Sejumlah program juga disiapkan untuk memperkuat pengendalian harga, mulai dari Gerakan Pangan Murah, pendirian Warung Tekan Inflasi, operasi pasar, hingga kerja sama antardaerah. Program tersebut diarahkan agar masyarakat tetap dapat menjangkau kebutuhan pokok dengan harga wajar.

Selain intervensi pasar, Pemkot Bontang akan memperketat pengawasan jalur distribusi melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Pemerintah juga menyiapkan edukasi belanja bijak kepada masyarakat, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, Pemkot Bontang berharap stabilitas harga dan pasokan barang tetap terjaga sehingga tekanan inflasi tidak mengganggu daya beli maupun ketahanan ekonomi masyarakat. []

Redaksi