Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Iran menyatakan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz bukan pungutan transit, melainkan biaya layanan navigasi, perlindungan lingkungan, asuransi kapal, dan layanan pendukung lainnya.
TEHERAN – Rencana Iran mengenakan biaya layanan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz berpotensi menjadi isu baru dalam negosiasi teknis dengan Amerika Serikat (AS), meski Teheran menegaskan pungutan itu bukan biaya transit.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran Esmaeil Baghaei mengatakan, biaya tersebut berkaitan dengan layanan navigasi, perlindungan lingkungan, asuransi kapal, dan layanan lain yang diperlukan di salah satu jalur pelayaran paling strategis dunia itu, sebagaimana diberitakan Cnn Indonesia, Senin, (15/06/2026).
“Selat Hormuz sangat penting bagi kami, dan kami telah mengadopsi prosedur tertentu sesuai hukum internasional untuk melindungi keamanan nasional Iran dan Republik Islam Iran,” kata Baghaei dalam konferensi pers, seperti dikutip Reuters.
Menurut Baghaei, Iran masih membutuhkan waktu untuk membahas persoalan tersebut dengan pihak lain. Ia menyebut layanan di kawasan itu juga akan melibatkan Oman.
“Begitu banyak layanan lain yang akan ditawarkan oleh Iran dan Oman, dan ini akan memerlukan biaya. Oleh karena itu, biayanya akan ada dan ini jelas,” ungkap Baghaei.
Baghaei menegaskan, Iran tidak berupaya menarik biaya atas hak lintas kapal. Namun, biaya untuk layanan pendukung pelayaran tetap akan diberlakukan.
“Kami selalu menegaskan bahwa kami tidak berusaha memungut biaya transit, namun biaya untuk layanan navigasi, perlindungan lingkungan, asuransi kapal, dan layanan lain yang diperlukan akan dikenakan,” imbuhnya.
Pernyataan Iran itu berbeda dengan pandangan Wakil Presiden (Wapres) AS JD Vance. Vance sebelumnya menyebut Washington memperkirakan tidak akan ada pembebanan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, meski persoalan tersebut masih akan dibahas dalam rangkaian kesepakatan kedua negara.
“Harapan kami adalah selat itu akan dibuka dengan cara bebas biaya untuk jangka panjang, dan hal itulah yang akan kami pikirkan dalam negosiasi teknis ini,” ujar Vance dalam wawancara dengan CNBC.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan nota kesepahaman untuk menyelesaikan konflik secara damai akan ditandatangani pada Jumat, 19 Juni 2026, di Swiss. Trump juga memastikan Selat Hormuz akan dibuka kembali pada 19 Juni 2026 dan memerintahkan pencabutan blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Di sisi lain, Iran menyebut Selat Hormuz akan dibuka kembali untuk seluruh kapal komersial setelah memorandum tersebut ditandatangani. Berdasarkan laporan kantor berita semi-resmi Iran, Fars, lalu lintas laut melalui Selat Hormuz akan diatur Iran melalui koordinasi dengan Oman.
Perbedaan posisi antara Iran dan AS membuat isu biaya layanan Selat Hormuz berpotensi menjadi salah satu poin penting dalam negosiasi lanjutan. Kejelasan mekanisme layanan, besaran biaya, dan dasar hukum yang digunakan akan menentukan dampaknya terhadap pelayaran internasional serta stabilitas jalur energi global. []
Redaksi
