Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kemnaker dan bank bjb menjalin kerja sama untuk meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat tata kelola keuangan, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan serta akuntabel.
JAWA BARAT – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka (Tbk) atau bank bjb untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendukung pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Kolaborasi tersebut dituangkan dalam penandatanganan Kesepahaman Bersama oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi dan Direktur Utama (Dirut) bank bjb Ayi Subarna di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Jumat (10/07/2026).
Salah satu fokus kerja sama adalah pemanfaatan produk dan layanan perbankan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemnaker. Penggunaan layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan.
“Pemanfaatan layanan perbankan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Cris.
Selain dukungan layanan perbankan, Kemnaker dan bank bjb akan menjalankan program pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan kedua institusi. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.
Sebagaimana diberitakan Kemnaker, Jumat, (10/07/2026), Cris menilai sinergi pemerintah dan sektor perbankan dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan dunia kerja serta tuntutan pelayanan publik yang terus berubah.
“Kolaborasi ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kedua institusi, tetapi juga menghadirkan layanan yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Cris.
Menurut Cris, perubahan kebutuhan dunia kerja menuntut setiap institusi meningkatkan kemampuan beradaptasi. Kerja sama lintas sektor dinilai dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan membantu pemerintah menghadirkan program ketenagakerjaan yang lebih responsif.
Ruang lingkup kolaborasi juga mencakup pemanfaatan sarana dan prasarana milik Kemnaker maupun bank bjb. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang disepakati kedua pihak.
Rincian teknis pelaksanaan kesepahaman akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun pejabat berwenang dari Kemnaker dan bank bjb. PKS tersebut akan mengatur program, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan kerja sama secara lebih terperinci.
Cris berharap kolaborasi itu tidak berhenti pada peningkatan kapasitas internal kedua institusi, tetapi juga memberikan dampak terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan.
“Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang produktif, adaptif, dan berdaya saing,” tuturnya.
Melalui kerja sama tersebut, Kemnaker dan bank bjb diharapkan mampu membangun tata kelola yang lebih efektif, meningkatkan kualitas aparatur, serta memperluas dukungan sektor perbankan terhadap program ketenagakerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. []
Redaksi
