6 Desa Rawan Pangan di Paser Terima CPPD, Ditarget Jadi Desa Mandiri Pangan

DKP Paser menyalurkan CPPD kepada enam desa berdasarkan peta kerawanan pangan dengan target mendorong wilayah tersebut keluar dari status rawan pangan menuju Desa Mandiri Pangan.

PASER – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Paser (Paser) memprioritaskan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kepada enam desa berstatus rawan pangan pada 2026. Bantuan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat sekaligus mendorong enam desa keluar dari status rawan pangan menuju Desa Mandiri Pangan.

Enam desa yang menjadi sasaran program tersebut ialah Desa Labuangkalo, Selengot, Kladen, Rantau Buta, Rantau Layung, dan Kayungosari. Penetapan daerah penerima bantuan mengacu pada peta kerawanan pangan yang digunakan DKP Paser.

Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan Paser M. Arpah mengatakan, data kerawanan pangan menjadi dasar pemerintah menentukan desa yang membutuhkan intervensi.

“Untuk desa status rawan pangan, kita mengacu di data peta kerawanan pangan, yaitu ada enam desa. Desa Labuangkalo, Selengot, Kladen, Desa Rantau Buta, Rantau Layung, dan Kayungosari,” ujar M. Arpah, Selasa (18/08/2026).

Menurut Arpah, CPPD disalurkan untuk membantu masyarakat di enam desa tersebut memenuhi kebutuhan pangan dasar. Program itu sekaligus diharapkan dapat memperbaiki tingkat ketahanan pangan sehingga status kerawanan desa secara bertahap dapat dihapus.

“Prinsipnya tujuannya untuk membantu masyarakat terkait dengan desa-desa yang rawan pangan statusnya. Semoga program inovasi ini bisa menghapus status desa tersebut untuk menjadi menuju kepada tren yang positif, yaitu Desa Mandiri Pangan,” jelasnya.

Arpah memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak menghentikan pelayanan dan program ketahanan pangan di enam desa sasaran. DKP Paser melakukan penyesuaian pelaksanaan dengan menggabungkan sejumlah kegiatan agar beberapa program dapat direalisasikan dalam satu perjalanan.

“Insya Allah terkait dengan efisiensi tidak menghambat semua kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan. Sekali jalan itu bisa dilaksanakan dua sampai tiga program yang kita bisa realisasikan,” katanya.

Ia menegaskan pelayanan terhadap masyarakat di desa rawan pangan tetap menjadi prioritas DKP Paser meskipun pemerintah melakukan penyesuaian anggaran.

“Pada prinsipnya pelayanan tetap kita jalankan, berfokus pada memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” Pungkasnya.

Melalui penyaluran CPPD dan optimalisasi program ketahanan pangan, DKP Paser berharap kondisi enam desa sasaran terus membaik sehingga mampu meningkatkan kemandirian pangan dan keluar dari kategori rawan pangan. []

Penulis: Wiwik Rahmawati | Penyunting: Nursiah