Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Rocky Gerung menyatakan Wantimpres bertugas memberikan pertimbangan etis kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk memantau kesenjangan persepsi publik dan pemerintah, tanpa mengambil alih kewenangan teknis kementerian.
JAKARTA – Rocky Gerung menegaskan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memiliki peran memberikan pertimbangan etis kepada Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mengidentifikasi kesenjangan antara persepsi publik dan visi pemerintah. Setelah dilantik sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (02/10/2026), Rocky menyatakan tugasnya mencakup pemantauan persepsi masyarakat terhadap arah kebijakan presiden.
Menurut Rocky, perbedaan persepsi antara masyarakat dan presiden perlu dicermati untuk mengetahui apakah persoalan tersebut bersumber dari kebijakan atau komunikasi pemerintah. Hasil pemantauan itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi presiden, sedangkan pelaksanaan perbaikan tetap menjadi kewenangan pemerintah.
“Mengolah persepsi itu supaya sama dengan persepsi presiden. Kan sering kali itu persepsi publik itu berbeda,” ujar Rocky usai dilantik sebagai anggota Wantimpres oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (02/10/2026).
Rocky menjelaskan, pesan khusus yang disampaikan Prabowo menekankan kedudukan Wantimpres sebagai lembaga yang menjalankan fungsi etis, bukan teknis. Karena itu, anggota dewan dituntut mampu mengidentifikasi dampak lanjutan kebijakan, menelaah persoalan secara mendalam, serta memberikan masukan yang dapat membantu presiden menentukan arah pemerintahan.
“Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis,” ucapnya.
Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Jumat, (02/10/2026), Rocky juga menekankan bahwa Wantimpres memiliki fungsi untuk memantau perkembangan politik dan kebudayaan. Menurut dia, tanggung jawab setiap anggota bertumpu pada pertimbangan etis individual, bukan sekadar keputusan kolektif.
Dengan posisi tersebut, ia menilai anggota Wantimpres perlu mengambil jarak dari persoalan konkret sehari-hari agar dapat melihat persoalan pemerintahan secara lebih menyeluruh dan mempertimbangkan dampaknya bagi masa depan Indonesia.
“Jadi dewan ini bukan untuk melayani pertanyaan-pertanyaan konkrit harian. Diperlukan kontemplasi, diperlukan evaluasi, diperlukan bahkan kemampuan untuk berfantasi tentang masa depan republik,” jelasnya.
Rocky mengibaratkan Wantimpres sebagai oversight committee atau komite pengawas dalam perusahaan yang berfokus pada kepentingan publik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota dewan membutuhkan keahlian, kepekaan, dan kemampuan mengidentifikasi persoalan yang mungkin tidak terlihat dalam pelaksanaan kebijakan sehari-hari.
“Keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri,” ungkap Rocky.
Ia menegaskan, pengelolaan isu oleh Wantimpres harus tetap berada dalam koridor etis, bukan kepentingan politik praktis. Menurut Rocky, pendekatan tersebut membedakan tugas dewan dari kabinet yang menjalankan fungsi pemerintahan dan menangani pelaksanaan kebijakan teknis melalui kementerian.
“Mengolah isu untuk diletakkan pada koridor etis. Kalau koridor politis itu di kabinet. Jadi kemampuan individual untuk menangkap bahkan secara batiniah problem, itu menjadi andalan dari dewan ini,” katanya.
Terkait kemungkinan adanya pengaruh kepentingan politik tertentu, Rocky berpandangan bahwa fungsi Wantimpres berlandaskan kewajiban normatif. Dewan tersebut, menurut dia, tidak bertugas menggantikan kementerian dalam mengevaluasi aspek teknis kebijakan, melainkan memberikan pertimbangan mengenai kesesuaian arah kebijakan dengan janji kampanye dan visi presiden.
“Nah kita monitor itu, persepsinya tiba di publik sama nggak tuh. Kalau tidak sama berarti ada kekurangan komunikasi, diperbaiki. Kita membuat pertimbangan itu buat presiden, bukan kita yang memperbaiki itu,” kata Rocky.
Ia juga membedakan sikap kritis dari tindakan mengkritik semata. Bagi Rocky, sikap kritis diperlukan agar anggota Wantimpres dapat mengenali beragam persepsi masyarakat, baik positif maupun negatif, kemudian menelusuri persoalan mendasar yang perlu disampaikan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan.
“Kenapa harus kritis? Karena pasti ada persepsi negatif, ada persepsi positif, dua-duanya persepsi tuh. Karena itu tugas dewan tadi saya terangkan dengan sempurna dan kalian nggak denger dengan sempurna, dia mengandalkan kepekaan etis dan kemampuan untuk melihat detil persoalannya di mana. Dan itu yang dijadikan pertimbangan tuh,” tegasnya.
Meski kini bergabung dalam lingkungan pemerintahan, Rocky menyatakan posisinya yang berubah dari luar menjadi bagian dari lembaga kepresidenan tidak akan mengubah pandangan kritisnya. Ia menegaskan tetap akan mempertahankan sikap dan cara pandangnya dalam menjalankan tugas sebagai anggota Wantimpres.
“Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Apa bedanya? Iya, sikap saya tetap, pandangan saya tetap radikal, break,” sebutnya.
Pernyataan tersebut menempatkan perbedaan persepsi publik dan pemerintah sebagai salah satu aspek yang akan diperhatikan Rocky dalam menjalankan tugasnya. Efektivitas peran Wantimpres selanjutnya bergantung pada kemampuannya menyampaikan pertimbangan secara objektif kepada presiden, sekaligus menjaga batas antara pemberian nasihat, pelaksanaan kebijakan, dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. []
Redaksi 03
