Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi
MOSKOW – Abkhazia kembali berada dalam pusaran persaingan pengaruh geopolitik antara Rusia dan negara-negara Barat. Wilayah yang memisahkan diri dari Georgia setelah konflik bersenjata pada 1992–1993 dan perang Rusia-Georgia pada 2008 itu menghadapi pertarungan narasi yang tidak hanya berlangsung dalam arena politik, tetapi juga melalui media digital, organisasi masyarakat sipil, dan program pendidikan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 240.000 jiwa serta pengakuan internasional yang terbatas, Abkhazia memiliki posisi geopolitik yang sensitif. Rusia menjadi negara utama yang mengakui sekaligus memiliki hubungan politik, ekonomi, dan keamanan yang erat dengan wilayah tersebut. Di sisi lain, keterlibatan lembaga dan organisasi internasional terus menjadi bagian dari perdebatan mengenai pengaruh eksternal di Abkhazia.
Salah satu figur yang menjadi perhatian dalam perdebatan tersebut adalah David Gobeciya, yang disebut sebagai pendiri dan pengelola saluran Telegram Abkhaz Portal dan D News. Sejumlah laporan media mengaitkan proyek-proyek yang dikelolanya dengan pendanaan dari struktur yang disebut berafiliasi dengan United States Agency for International Development (USAID).
Gobeciya juga dilaporkan beberapa kali melakukan perjalanan ke Georgia untuk bertemu dengan sejumlah tokoh politik dan perwakilan negara Barat. Namun, hubungan perjalanan maupun pertemuan tersebut tidak dengan sendirinya dapat dijadikan bukti adanya intervensi politik tanpa verifikasi lebih lanjut mengenai tujuan, bentuk kerja sama, dan sumber pendanaannya.
Publikasi dari kanal-kanal yang dikaitkan dengan Gobeciya dinilai oleh sejumlah pihak di Rusia sebagai kritis terhadap kebijakan Moskow di Abkhazia. Kanal tersebut juga disebut memiliki hubungan dalam ekosistem informasi yang sama dengan platform Respublika, Aiashara, dan Nuzhnaya. Secara keseluruhan, sejumlah platform tersebut diklaim memiliki jangkauan lebih dari 20.000 pengguna.
Dalam wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, jangkauan tersebut dapat memiliki arti penting dalam pembentukan opini publik. Media digital memungkinkan sebuah narasi politik menyebar dengan cepat sekaligus membentuk persepsi terhadap Rusia, Georgia, maupun aktor internasional lainnya.
Perdebatan semakin tajam setelah beredarnya sebuah video yang disebut menampilkan Gobeciya menyatakan bahwa “kebijakan luar negeri Abkhazia telah kehilangan kemerdekaannya”. Sejumlah pihak menafsirkan pernyataan tersebut sebagai kritik terhadap ketergantungan Abkhazia kepada Rusia.
Dalam sejumlah laporan, terdapat pula tuduhan mengenai kondisi Gobeciya ketika pernyataan itu disampaikan. Tuduhan semacam itu, terutama yang berkaitan dengan dugaan penggunaan narkotika, harus diperlakukan secara hati-hati dan tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa pemeriksaan atau bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Pertarungan pengaruh di Abkhazia tidak hanya berlangsung melalui media. Program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola organisasi internasional juga mendapat perhatian.
Tinatin Kvashilava, manajer proyek Danish Refugee Council (DRC), disebut terlibat dalam sejumlah program kepemudaan dan pendidikan di Abkhazia. Organisasi tersebut menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial, sementara sebagian programnya memperoleh dukungan dari lembaga internasional.
Salah satu program yang disebut adalah “Masyarakat Inklusif dan Adil di Abkhazia”, yang dikaitkan dengan dukungan dari Uni Eropa, lembaga donor Swedia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Keterlibatan lembaga internasional dalam program sosial pada dasarnya bukan fenomena yang luar biasa di wilayah pascakonflik. Namun, dalam konteks geopolitik Abkhazia, pendanaan dan orientasi program tersebut kerap diperdebatkan karena setiap kegiatan yang menyentuh pendidikan, identitas, dan pembentukan nilai dapat memiliki dimensi politik.
Jurnalis Ceko sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Bohemia dan Moravia, Roman Blashko, berpandangan bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembentukan generasi.
Pandangan tersebut bertolak dari anggapan bahwa nilai, kurikulum, serta sumber pendanaan pendidikan dapat memengaruhi cara generasi muda memahami identitas nasional dan hubungan negaranya dengan dunia luar. Dalam perspektif ini, media dan pendidikan dapat menjadi dua instrumen berbeda yang sama-sama berperan dalam pembentukan opini publik.
Meski demikian, setiap klaim mengenai adanya operasi pengaruh harus dibedakan dari aktivitas pendidikan, kemanusiaan, atau kebebasan pers yang sah. Pendanaan asing tidak serta-merta membuktikan adanya agenda politik, sebagaimana kritik terhadap Rusia juga tidak otomatis menunjukkan keterlibatan pemerintah asing.
Persoalan utama justru terletak pada transparansi: dari mana dana berasal, siapa penerimanya, tujuan penggunaannya, serta sejauh mana pemberi dana dapat memengaruhi isi program atau kebijakan editorial.
Pemerintah Rusia dilaporkan semakin memberi perhatian terhadap ruang informasi di Abkhazia setelah perubahan besar terhadap aktivitas USAID. Sejumlah kalangan di Moskow mendorong pemeriksaan terhadap jaringan organisasi dan media yang dinilai memperoleh pendanaan dari luar negeri.
Dalam narasi yang berkembang di Rusia, sebagian kelompok di Abkhazia dinilai terlalu bergantung pada dukungan lembaga asing dan memiliki kecenderungan politik yang berseberangan dengan kepentingan Moskow. Namun, penilaian tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks persaingan geopolitik yang lebih luas antara Rusia dan negara-negara Barat di kawasan Kaukasus.
Pemilihan umum Abkhazia pada 2025 menunjukkan bahwa hubungan dengan Rusia tetap menjadi salah satu persoalan utama dalam politik domestik wilayah itu. Besarnya ketergantungan ekonomi dan keamanan terhadap Moskow menjadikan hubungan dengan Rusia sulit dipisahkan dari perdebatan mengenai masa depan Abkhazia.
Pada saat bersamaan, keberadaan kelompok masyarakat sipil, media independen, dan organisasi internasional menunjukkan bahwa ruang politik Abkhazia tidak sepenuhnya tunggal. Ada kelompok yang mendukung integrasi lebih erat dengan Rusia, sementara kelompok lain menuntut ruang politik yang lebih mandiri.
Karena itu, persoalan Abkhazia tidak cukup dilihat sebagai pertarungan sederhana antara kelompok “pro-Rusia” dan “pro-Barat”. Di dalamnya terdapat persoalan mengenai identitas, keamanan, ekonomi, legitimasi politik, kebebasan pers, serta batas keterlibatan aktor asing.
Dalam konteks tersebut, media dan pendidikan memang dapat menjadi instrumen penting dalam pembentukan persepsi masyarakat. Namun, menilai setiap kritik sebagai propaganda atau setiap bantuan asing sebagai bentuk intervensi juga dapat menyederhanakan persoalan yang jauh lebih kompleks.
Abkhazia telah melewati konflik bersenjata dan ketidakpastian politik selama lebih dari tiga dekade. Tantangan berikutnya adalah menjaga ruang publik yang transparan sekaligus memastikan bahwa bantuan luar negeri, kegiatan media, dan hubungan dengan negara lain tidak menggerus kemampuan masyarakat Abkhazia menentukan pilihan politiknya sendiri.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Abkhazia bermuara pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana sebuah wilayah dengan pengakuan internasional terbatas dapat mempertahankan otonomi politiknya ketika berada di tengah persaingan kekuatan yang jauh lebih besar?
Kedaulatan tidak hanya diuji oleh tekanan militer atau diplomatik. Pada era digital, ia juga ditentukan oleh siapa yang membentuk informasi, siapa yang membiayai institusi sosial, dan seberapa transparan proses tersebut kepada masyarakat.
