Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Malinau mempercepat program prioritas hingga akhir 2026 setelah APBD Perubahan turun menjadi sekitar Rp2,3 triliun sekaligus mendorong konektivitas dan penguatan ekonomi masyarakat.
MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memfokuskan sisa waktu tahun anggaran 2026 untuk mempercepat penyelesaian program prioritas di tengah penurunan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang kini berada di kisaran Rp2,3 triliun.
Fokus tersebut dibahas dalam Rapat Intimung yang dipimpin Bupati Malinau Wempi W. Mawa bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, dan pejabat terkait pada 30 September 2026. Evaluasi diarahkan untuk memastikan program yang telah direncanakan tetap berjalan efektif hingga akhir tahun.
Dalam rapat itu, Wempi menyoroti perubahan kapasitas anggaran daerah. Pagu APBD Perubahan Malinau 2026 sekitar Rp2,3 triliun, turun dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun.
Kondisi tersebut membuat setiap perangkat daerah perlu menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan fiskal yang tersedia. Evaluasi juga menjadi penting bagi pejabat yang baru dilantik atau mengalami rotasi agar tidak terjadi hambatan dalam kesinambungan program.
“Yang baru dilantik maupun yang mengalami rotasi harus segera beradaptasi. Koordinasikan dengan pejabat sebelumnya agar program yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dan diselesaikan dengan baik,” ujar Bupati Wempi sebagaimana diberitakan Dkisp, Rabu, (30/09/2026).
Percepatan program prioritas menjadi salah satu agenda utama karena waktu pelaksanaan kegiatan 2026 semakin terbatas. Pemkab Malinau meminta jajaran perangkat daerah memperkuat koordinasi dan memastikan kegiatan yang telah masuk perencanaan dapat diselesaikan sesuai target.
Pembahasan juga mencakup persiapan menyambut Hari Ulang Tahun Kabupaten Malinau serta penyusunan arah pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya diarahkan pada capaian anggaran berjalan, tetapi juga menjadi bahan penyiapan agenda pembangunan selanjutnya.
Di sektor infrastruktur, konektivitas antarwilayah menjadi salah satu perhatian. Jalur Semolon-Rajuk dipandang strategis karena diharapkan membuka akses antarwilayah sekaligus mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pengembangan ekonomi daerah juga diarahkan pada sektor yang memiliki potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan komoditas gaharu. Penguatan sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memperluas aktivitas ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan.
Redaksi 03
