Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Subandi soroti catatan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Wilayah Kalimantan Timur terkait penarikan retribusi digital diungkapkannya pada Selasa, 18/04/2023.
Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diharapkan menggunakan metode-metode dan menggali potensi yang efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda, terlebih khususnya dalam memungut retribusi. “Saya berharap Pemerintah Kota Samarinda lebih dalam lagi menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya dalam memungut retribusi,” jelasnya.
Menurutnya pemerintah Kota Samarinda harus melakukan inovasi dari penarikan retribusi manual menjadi penarikan retribusi digital untuk optimalisasi penarikan retribusi. “Contohnya alat tapping box yang sudah pernah dijalankan namun pada akhirnya tidak maksimal,” tambahnya.
Alasan yang dikemukakan Pemerintah Kota Samarinda kata Subandi terkait tapping box adalah kebanyakan sudah rusak namun tidak ada solusi akhirnya kembali lagi menjadi sistem manual. “Saya optimis Pemkot dapat melakukan perbaikan untuk optimalisasi PAD,” ucapnya.
Hal ini disampaikan oleh Subandi hal ini termasuk rekomendasi dari BPK Wilayah Kaltim karena kan meningkatkan PAD secara signifikan dan efektif. “Sudah terbukti dengan menggunakan metode digitalisasi di beberapa kota PAD-nya meningkat secara signifikan karena serapannya mudah dan efisien,” jelasnya.
Subandi meyakini bahwa digitalisasi pada pemungutan retribusi akan mampu meningkatkan PAD Kota Samarinda pada tahun 2024 hingga mencapai Rp 1 triliun. “Optimalisasi harus mampu dilampaui kalau sumber PAD-nya dapat digarap dengan baik, ”tutupnya.
Penulis : Fajar Hidayat | Penyunting : Nursiah
