Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jahidin menyoroti ada sembilan patok batas kawasan hutan Tahura Bukit Soeharto belum dilakukan pemasangan.
Padahal patok tersebut diperlukan sebagai penanda Hak pengelolaan (HPL) milik KUD Tani Maju dengan PT Karya Putra Borneo (KPB). Sebab posisi patok tersebut berada di tengah jalan houling perusahaan.
Untuk diketahui, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan tata lingkungan wilayah IV Samarinda bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kaltim, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkunga Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) Samarinda, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto pada 2 Oktober 2023 lalu memasang kembali patok yang pernah dicabut.
Patok yang dipasang di sejumlah titik itu berada di kawasan HPL milik KUD Tani Maju terletak di Rt 27 Dusun Tani Jaya, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang selama ini dicaplok perusahaan pertambangan batubara yakni PT KPB untuk transportasi pengangkutan batubara.
Namun tidak semua patok dipasang sebagai batas kawasan hutan Tahura Bukit Soeharto sepanjang 6.572,24 meter. Masih ada sembilan patok lagi yang belum terpasang. Instansi yang berwenang beralasan untuk keselamatan.
“Kami selaku wakil rakyat yang membidangi persengketaan lahan merekomendasikan pemasangan patok namun demikian kalau ternyata sampai sekarang patok itu belum dipasang, Komisi I DPRD Kaltim meminta segera pihak terkait menyelesaikan permasalahannya sebelum mencuat,” papar Jahidin kepada awak media, di Samarinda, Sabtu (11/11/2023).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda ini mengatakan, meminta pihak yang berseteru untuk duduk bareng. Jika tidak menemukan kata mufakat, pihaknya mendorong aparat penegak hukum dapat meningkatkan menjadi penyidikan terkait siapa pelaku pencabutan patok batas kawasan hutan Tahura Bukit Soeharto.
Dia mengatakan, jika tidak ada penyelesaiaan antara KUD Tani Maju dengan PT KPB maka akan ada tersangka terkait pencabutan patok itu.
“Kalau tidak menemukan titik terang maka secara kelembagaan akan mendesak aparat penegak hukum yang berwajib untuk menindaklanjuti dalam rangka penyidikan dan mencari titik terang siapa tersangka pencabut patok itu dan segera disita sebagai barang bukti untuk ditindak lebih lanjuti.” kata politisi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) ini.
Menurut dia, sembilan patok yang belum dipasang itu seharusnya berada di jalan houling perusahaan sesuai hasil kunjungan lapangan Komisi I DPRD Kaltim bersama instansi terkait.
“Khusus yang sembilan patok belum dipasang karena berkaitan dengan tanah kelompok tani yang hasil pengecekan kita yang seharusnya dipasang di titik tanah yang bersengketa tadinya, untuk segera dikembalikan di posisi semula. Kalau tidak maka penyidik harus mengejar siapa pencabut patok itu,” tutup Jahidin. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
