Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Guna mengantisipasi pencegahan penyebaran berita hoaks terkait isu politik dan merugikan masyarakat menjelang momen Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
Salah satunya seperti diungkapkan Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
“Belum lama ini kita ikut dalam Forum Group Discussion (FGD). Kita sepakat juga Kemenkominfo, kemudian Kemenko Polhukam dan Polda. Kita harus libatkan mereka semua,” terang Faisal ditemui awak media di Ayana Mid Plaza Hotel, Jakarta, Minggu (26/11/2023).
Faisal mengakui, efek dari serangan berita hoaks melalui media digital sangat luar biasa. “Dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. InsyaAllah lah kita coba koordinasi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” seru Faisal.
Tak hanya itu, dia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini terus menjalin komunikasi dengan KPU dan Bawaslu. Meskipun belum intens secara formal. Fokus pembahasan dengan KPU dan Bawaslu, kata Faisal, tentunya terkait dengan langkah-langkah untuk menjaga kondusivitas jelang Pemilu 2024.
Pertama, Diskominfo Kaltim akan terus berupaya menjaga iklim kondusif. Kedua, membantu meningkatkan angka partisipasi dalam Pemilu 2024.
“Walaupun meningkat setiap tahun tapi bisa diakui belum maksimal lah ya. Itu PR (pekerjaan rumah,red) kita,” kata Faisal.
Selanjutnya, yang ketiga adalah antisipasi terhadap informasi-informasi hoaks, terutama di media digital.
“Agak rumit. Karena memang bonus demografi di Indonesia memang didominasi generasi muda. Otomatis semuanya menggunakan strategi media sosial. Nah, ini yang pasti sulit-sulit gampang,” tandasnya. (ADV/IHS/DISKOMINFO.KALTIM)
