Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BONTANG – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menilai bantuan berupa bedah rumah kepada masyarakat Kota Bontang tidak tepat sasaran.
Pasalnya, dari laporan yang ia terima terdapat hunian yang disewakan menjadi salah satu penerima bedah rumah. Sementara program tersebut diperuntukkan bagi warga yang rumahnya tidak layak huni.
“Perbaikan rumah kos bukan tanggung jawab pemerintah, tapi pemiliknya,” cecarnya, Senin (27/11/2023).
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui dinas terkait harus turun langsung ke lapangan dan mengecek secara benar data-data penerima bantuan bedah rumah ini. Baik melalui tingkat Ketua Rukun Tetangga (RT) maupun Kelurahan setempat, agar lebih selektif.
“Sehingga bantuan pemerintah tepat sasaran. Banyak masyarakat yang memang rumahnya tidak layak untuk ditinggali dan perlu dibenahi,” tuturnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan khawatir jika hal tersebut dibiarkan maka akan timbul Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam memilih penerima program bedah rumah.
Diketahui yang berhak mendapat bantuan bedah rumah yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan memiliki rumah tidak layak huni. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah warga.
Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 2.000 unit rumah di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dengan perincian, Kota Bontang sebanyak 100 unit, Samarinda 220 unit, Kabupaten Paser 110 unit, Kota Balikpapan 110 unit. Kemudian, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 160 unit.
Selanjutnya, Kabupaten Berau sebanyak 135 unit, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 265 unit, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) 100 unit, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 750 unit serta Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) 50 unit.
Penulis: Fanny | Penyunting: Aji Utami
